Oleh: Dr. KH. Achmad Muhammad, MA

Hari Remaja Internasional (International Youth Day) diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan ini dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menarik perhatian dunia terhadap isu-isu pemuda, menghargai potensi mereka, serta mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam pembangunan global.

Gagasan untuk menetapkan hari khusus bagi pemuda global berawal dari aspirasi generasi muda itu sendiri sebelum akhirnya diresmikan secara resmi oleh PBB.

1991- Para pemuda yang berkumpul pada sesi pertama World Youth Forum of the United Nations System di Wina, Austria, mengusulkan perlunya hari khusus untuk memperkuat posisi pemuda dalam mengatasi persoalan global.

1998- Konferensi Tingkat Menteri Dunia tentang Pemuda (World Conference of Ministers Responsible for Youth) di Lisbon, Portugal, mengadopsi rekomendasi agar tanggal 12 Agustus dinyatakan sebagai Hari Remaja Internasional.

1999- Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan Resolusi 54/120 yang menetapkan 12 Agustus sebagai International Youth Day.

2000- Hari Remaja Internasional pertama kali diperingati di seluruh dunia dengan fokus menggerakkan kesadaran masyarakat global terhadap World Programme of Action for Youth.

Perspektif dalam Nation and Character Building

Nation and character building (pembangunan bangsa dan karakter) adalah proses pembentukan jati diri, etika, dan jiwa kepemimpinan generasi muda agar mampu membawa negaranya menuju kemajuan.

Dalam konteks mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia, peran pemuda dipandang melalui beberapa dimensi strategis:

1. Pemuda sebagai Agen Perdamaian (Youth, Peace, and Security)

Secara historis, resolusi PBB (seperti Resolusi DKPBB 2250 tentang Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan) mengaitkan peran pemuda sebagai aktor kunci pencegahan konflik:

• Penangkal Radikalisme: Pembentukan karakter berlandaskan kesadaran kritis dan toleransi membentengi remaja dari pengaruh ekstremisme kekerasan.
• Jembatan Rekonsiliasi: Pemuda sering menjadi pendorong utama dialog antar-budaya dan antar-agama di wilayah pasca-konflik.

2. Penanaman Karakter Berwawasan Global (Global Citizenship)

Pembangunan karakter tidak hanya menanamkan kecintaan pada tanah air (nasionalisme), tetapi juga empati global:

• Keadilan Sosial & Kemanusiaan: Remaja yang terdidik perilakunya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan.
• Koreksi Terhadap Disinformasi: Karakter berintegritas dan melek digital (digital literacy) menjaga perdamaian di ruang siber dari ujaran kebencian (hate speech).

3. Penggerak Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Generasi muda menyumbang ide-ide segar dan inovasi teknologi yang krusial bagi kesejahteraan ekonomi dan lingkungan:

• Inovasi & Kewirausahaan Sosial: Pembentukan karakter mandiri dan kreatif memicu munculnya solusi lokal bagi masalah global, seperti kemiskinan dan ketimpangan.
• Aksi Iklim (Climate Action): Remaja memimpin gerakan pelestarian lingkungan hidup demi kelangsungan hidup generasi mendatang.

Nation and character building pada diri remaja bukan sekadar mendidik calon pemimpin masa depan, melainkan memberdayakan mereka untuk menjadi mitra masa kini dalam menciptakan dunia yang damai, adil, dan sejahtera.

Resolusi DKPBB 2250 dan Dampaknya Terhadap Perdamaian Dunia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB (DKPBB) 2250 yang disahkan pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan landmark bersejarah dalam hukum Internasional. Untuk pertama kalinya, Dewan Keamanan PBB secara formal mengakui peran positif dan inklusif generasi muda dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, serta dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Sebelum lahirnya Resolusi 2250, narasi global mengenai pemuda dalam situasi konflik bersenjata didominasi oleh dua stereotip ekstrem:

1. Pemuda sebagai Korban: Dipandang sebagai pihak rentan yang pasif (misal: anak-anak yang direkrut menjadi tentara).
2. Pemuda sebagai Ancaman: Dipandang sebagai pelaku kekerasan, kelompok radikal, atau pemicu instabilitas (youth bulge theory).

Resolusi 2250 membalikkan narasi ini (paradigm shift) dengan menempatkan pemuda sebagai pemangku kepentingan kunci dan mitra utama (agents of change) dalam mewujudkan perdamaian dunia.

5 Pilar Utama Resolusi DKPBB 2250

Resolusi ini mengamanatkan negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional untuk mendasarkan aksi pemberdayaan pemuda pada lima pilar berikut:

1. Partisipasi (Participation), Mendorong keterlibatan dalam pembuat keputusan, Mendesak negara-negara anggota untuk meningkatkan keterlibatan pemuda secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan—lokal, nasional, regional, hingga internasional—serta dalam perundingan perdamaian.

2. Perlindungan (Protection) Menjamin keselamatan pemuda di zona konflik, Mewajibkan perlindungan bagi warga sipil, khususnya pemuda, di zona konflik dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender dan pelanggaran HAM.

3. Pencegahan (Prevention), Membangun ketahanan pemuda dari ekstremisme, Mendukung pemuda dalam merancang dan memimpin inisiatif pencegahan konflik, pencegahan ekstremisme kekerasan (Preventing Violent Extremism/PVE), serta mempromosikan budaya toleransi.

4. Kemitraan (Partnerships), Kolaborasi lintas sektor, Mendorong pemerintah untuk membangun kemitraan strategis dengan organisasi pemuda, PBB, dan lembaga donor guna memperkuat dukungan dana, politik, dan teknis bagi gerakan pemuda.

5. Disosiasi dan Reintegrasi (Disengagement & Reintegration), Memulihkan mantan kombatan muda, Menyerukan program reintegrasi sosial dan ekonomi yang berbasis kesempatan (pendidikan, pekerjaan, mata pencaharian) bagi pemuda yang pernah terlibat dalam kelompok bersenjata agar tidak kembali ke lingkaran kekerasan.

Dampak terhadap Peran Pemuda dalam Perdamaian Dunia

Lahirnya Resolusi 2250 membawa dampak riil dan perubahan sistemis terhadap pergerakan pemuda secara global:

1. Legitimasi dan Ruang Politik bagi Organisasi Pemuda

Sebelum 2015, banyak gerakan pemuda di daerah konflik dianggap ilegal atau tidak signifikan oleh pemerintah setempat. Resolusi 2250 memberikan legitimasi politik internasional bagi organisasi berbasis pemuda (Youth-Led Organizations) untuk berdialog langsung dengan pembuat kebijakan dan menuntut hak partisipasi mereka.

2. Pengalokasian Sumber Daya dan Pendanaan

Resolusi ini mendorong donor internasional dan badan-badan PBB untuk menyediakan skema pendanaan khusus bagi aksi perdamaian yang dipimpin pemuda (Youth Peace and Security Fund), sehingga inisiatif di tingkat akar rumput (grassroots) memiliki keberlanjutan finansial.

3. Inklusi Pemuda dalam Perundingan Perdamaian Resmi (Track 1 Diplomacy)

Resolusi ini membuka jalan bagi delegasi pemuda untuk hadir dan berpendapat dalam proses rekonsiliasi pasca-konflik, seperti dalam proses perdamaian di Kolombia, Sudan Selatan, dan Yaman.

4. Lahirnya Kerangka Kebijakan Nasional (National Action Plans)

Berbagai negara mulai mengadopsi National Action Plan on Youth, Peace, and Security (YPS) untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Resolusi 2250 ke dalam hukum dan kebijakan pemuda nasional mereka.

Implementasi dan Penerapan Agenda Youth, Peace, and Security (Resolusi DKPBB 2250) oleh Komunitas Pemuda di Indonesia

Implementasi agenda Youth, Peace, and Security (YPS) yang mengakar pada Resolusi DKPBB 2250 di Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Jika di beberapa negara fokus YPS berada pada perundingan konflik bersenjata, di Indonesia fokus utamanya adalah pencegahan radikalisme, penguatan toleransi antariman/antarsuku, mitigasi konflik siber, serta pengelolaan keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika).

Implementasi ini digerakkan oleh kolaborasi antara Youth-Led Organizations (organisasi yang dipimpin pemuda), organisasi keagamaan, serta lembaga pemerintah.

4 Ranah Utama Penerapan Agenda YPS oleh Pemuda Indonesia

1. Inisiatif Moderasi Beragama dan Dialog Interaktif

Komunitas pemuda Indonesia menjadi garda terdepan dalam membangun toleransi di tingkat akar rumput (grassroots):

• Sekolah Komunitas & Kemah Perdamaian: Organisasi pemuda lintas agama secara rutin menyelenggarakan kegiatan seperti Peace Camp atau kemah toleransi, di mana pemuda dari berbagai latar belakang agama dan etnis hidup bersama untuk meruntuhkan stereotip.
• Kunjungan Lintas Rumah Ibadah (Wisata Toleransi): Mengajak generasi muda mengunjungi masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng guna membangun pemahaman emosional dan historis tentang keberagaman.

2. Digital Peacebuilding (Penangkal Disinformasi & Hate Speech)

Mengingat tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, ancaman disintegrasi sering kali dipicu oleh narasi provokatif di dunia maya:

• Kampanye Narasi Positif: Pemuda aktif memproduksi konten kreatif (video pendek, infografis, dan podcast) yang menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan persatuan.
• Literasi Digital & Counter-Narrative: Komunitas pemuda dilatih untuk melakukan fact-checking (pemeriksaan fakta) guna menghentikan penyebaran berita bohong (hoax) bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) terutama menjelang kontestasi politik.

3. Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (Preventing Violent Extremism / PVE)

Dalam pilar Pencegahan (Resolusi 2250), pemuda bertindak sebagai agen deteksi dini di lingkungan pendidikan dan masyarakat:

• Penguatan Karakter di Kampus & Sekolah: Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau klub siswa yang berfokus pada dialog damai untuk membendung perekrutan kelompok ekstremis di kalangan pelajar.
• Pemberdayaan Ekonomi Mantan Narapidana Terorisme (Napiter): Beberapa kelompok pemuda terlibat dalam pendampingan wirausaha sosial bagi keluarga mantan napiter agar mereka dapat berintegrasi kembali secara damai ke masyarakat.

4. Pelestarian Lingkungan sebagai Media Perdamaian (Climate Peacebuilding)

Pemuda Indonesia juga mengaitkan pilar kemitraan dan pencegahan konflik dengan isu lingkungan:

• Mitigasi Konflik Agraria/Ekologis: Pemuda di berbagai daerah memimpin aksi pemulihan lingkungan (seperti reboisasi, pembersihan pesisir, dan pertanian berkelanjutan) yang melibatkan masyarakat lokal berkonflik sebagai media rekonsiliasi berbasis aksi nyata.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Menjaga Api Kebinekaan: Mengubah Paradigma Pemuda dalam Kerangka Resolusi DKPBB 2250

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari jejak langkah generasi muda. Dari ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang menyatukan ragam suku dan kebudayaan, hingga proklamasi kemerdekaan 1945, pemuda senantiasa menjadi motor penggerak utama perubahan sejarah. Namun, dalam lanskap kehidupan modern yang dipenuhi oleh arus digitalisasi, keterbukaan informasi, serta dinamika sosial-politik yang kompleks, tantangan dalam merawat kebinekaan dan menjaga perdamaian nasional menuntut penafsiran serta pendekatan yang jauh lebih transformatif.

Selama berdekad-dekad, narasi global mengenai kaum muda dalam situasi konflik sering kali terjebak dalam dikotomi yang sempit dan problematis. Pemuda kerap diposisikan secara pasif sebagai korban yang tidak berdaya, atau sebaliknya, dicurigai secara stigmatis sebagai kelompok rentan yang mudah terseret ke dalam arus radikalisme, ekstremisme, dan tindakan anarkis. Pergeseran mendasar baru terjadi tatkala Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) memproklamasikan Resolusi 2250 tentang Youth, Peace, and Security (YPS) pada 9 Desember 2015. Resolusi ini secara tegas meruntuhkan pandangan skeptis tersebut dan menegaskan bahwa pemuda adalah aktor kunci, mitra strategis, serta agen pembuat perubahan (agents of change) yang sangat krusial dalam pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian dunia.

Relevansi Resolusi 2250 bagi Indonesia

Bagi bangsa Indonesia yang dianugerahi kekayaan etnis, bahasa, dan agama yang sangat beragam di bawah naungan motto Bhinneka Tunggal Ika, semangat Resolusi DKPBB 2250 memiliki relevansi yang sangat substantif. Dalam ranah nation and character building (pembangunan bangsa dan karakter), pilar-pilar utama Resolusi 2250—yakni Partisipasi, Perlindungan, Pencegahan, Kemitraan, serta Disosiasi dan Reintegrasi—memberikan kerangka filosofis dan praktis yang kokoh untuk membina jiwa kepemimpinan muda yang berintegritas.

Merawat kebinekaan di abad ke-21 tidak lagi cukup hanya dengan menghafal slogan-slogan persatuan atau merayakan seremoni tahunan. Kebinekaan adalah praktik hidup harian yang memerlukan kecerdasan emosional, kepekaan sosial, dan keberanian moral. Di sinilah pilar Pencegahan dan Partisipasi memainkan peran vital. Generasi muda hari ini memegang kendali atas ruang publik baru: ekosistem digital. Media sosial kerap menjadi medan pertempuran di mana ujaran kebencian (hate speech), disinformasi, dan polarisasi bernuansa SARA disebarkan secara masif. Ketika pemuda mengambil peran aktif sebagai juru damai digital (digital peacebuilders), mereka mampu memproduksi narasi tandingan yang menyejukkan, meluruskan disinformasi, serta membangun ruang dialog yang santun dan inklusif.

Aksi Nyata dan Kepemimpinan Berkarakter

Di tingkat akar rumput (grassroots), aktualisasi pemuda dalam merawat perdamaian terwujud melalui berbagai inisiatif lintas komunitas. Gerakan dialog antar-iman, sekolah toleransi, kemah perdamaian, hingga proyek sosial berbasis lingkungan merupakan bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia memiliki kapasitas mandiri untuk menjembatani perbedaan. Melalui interaksi langsung yang dialogis, prasangka antarkelompok dapat dikikis, digantikan oleh rasa saling menghargai dan empati kemanusiaan.

"Kebinekaan bukan sekadar warisan sejarah yang diterima secara pasif, melainkan tugas kebudayaan yang harus dirawat dan diperjuangkan secara aktif oleh setiap generasi."

Kendati demikian, untuk memastikan agar kontribusi pemuda tidak berhenti sebagai aksi sporadis, diperlukan penguatan pilar Kemitraan. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan harus membuka ruang keterlibatan yang bermakna (meaningful participation) bagi pemuda dalam pengambilan keputusan strategis. Pemuda tidak boleh sekadar ditempatkan sebagai objek pembangunan atau pelengkap acara, melainkan diberi kepercayaan sebagai subjek dan mitra kesetaraan dalam merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan.

Menatap Masa Depan Bangsa

Pembangunan karakter pemuda yang berwawasan kebangsaan sekaligus berperspektif global adalah investasi terpenting bagi keberlangsungan Republik Indonesia. Dengan menjiwai semangat Resolusi DKPBB 2250, kita tidak hanya menyiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjaga perdamaian dan menciptakan kesejahteraan hari ini. Di tangan generasi muda yang terdidik perilakunya, teguh integritasnya, dan lapang dadanya dalam menerima perbedaan, api kebinekaan Indonesia akan terus menyala menerangi jalan menuju perdamaian abadi.

Implementasi Konsep Nation and Character Building Untuk Pemuda di Indonesia dalam Memperkuat Perdamaian dan Keberagaman

Implementasi konsep nation and character building (pembangunan bangsa dan karakter) bagi pemuda Indonesia dalam merawat perdamaian dan keberagaman memerlukan pendekatan yang holistik, adaptif, serta menyentuh aspek kultural, pendidikan, hingga ruang digital.

Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan motto Bhinneka Tunggal Ika, pembangunan karakter berfokus pada pembentukan jiwa kepemimpinan yang berintegritas, bertoleransi tinggi, dan melek geopolitik/kebangsaan.

4 Kerangka Strategis Implementasi Character Building Pemuda

1. Transformasi Pendidikan Karakter dan Kebangsaan

Pendidikan informal maupun formal menjadi pilar paling mendasar untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai pluralisme:

• Penguatan Wawasan Kebangsaan Berbasis Dialog: Mengubah metode pembelajaran sejarah dan kebangsaan dari sebatas hafalan menjadi ruang diskusi kritis mengenai pentingnya persatuan, HAM, dan keadilan sosial.
• Integrasi Kurikulum Nilai Toleransi: Menanamkan kesadaran bahwasanya keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia adalah kekayaan strategis (strategic asset), bukan sumber pemicu perpecahan.

2. Digital Character Building (Pemberdayaan Pemuda di Ruang Siber)

Di era informasi, medan pertempuran ideologi dan persatuan bangsa berpindah ke dunia digital:

• Edukasi Literasi Digital & Etika Berinternet: Membekali pemuda dengan kemampuan berpikir kritis (critical thinking) agar tangguh melawan penyebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), dan propaganda radikal bernuansa SARA.
• Mendorong Digital Peacebuilders: Menggerakkan komunitas pemuda untuk aktif membuat konten narasi positif, literasi kebudayaan, serta pesan-pesan perdamaian di platform media sosial.

3. Pemberdayaan Kepemimpinan Organisasi dan Sosial

Karakter yang kuat dibentuk melalui pengalaman kepemimpinan nyata di masyarakat:

• Pelatihan Kepemimpinan Berbasis Inklusi: Mengakomodasi keterlibatan pemuda dari berbagai latar belakang suku, agama, dan gender dalam organisasi kemasyarakatan, karang taruna, dan forum alumni/komunitas.
• Sinergi Lintas Sektor (Partnership): Melibatkan pemuda sebagai mitra setara pemerintah dan tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan lokal, dialog lintas agama, serta kegiatan sosial kemanusiaan.

4. Aksi Nyata Berbasis Resiliensi Lingkungan dan Ekonomi

Pembangunan karakter perdamaian tidak hanya bicara persoalan teoretis, melainkan juga aksi nyata yang berdampak pada kesejahteraan:

• Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship): Mendorong lahirnya wirausahawan muda yang mampu membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat marginal, sehingga meminimalisir ketimpangan ekonomi yang sering menjadi pemicu konflik sosial.
• Gerakan Pelestarian Lingkungan Bersama: Menggalang pemuda lintas kelompok untuk berkolaborasi dalam isu pemulihan lingkungan (reboisasi, konservaasi air, dan mitigasi bencana) sebagai media perekat silaturahmi antawarga.

Output Karakter Pemuda yang Diharapkan

Nation and character building adalah proses berkelanjutan. Dengan memadukan nilai kebangsaan, kecerdasan digital, dan pelibatan nyata dalam masyarakat, pemuda Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan, melainkan benteng utama pelindung kebinekaan dan kedamaian bangsa.

Bagaimana rancangan kerangka kerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Youth, Peace, and Security yang relevan diterapkan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia?

Rancangan kerangka kerja Rencana Aksi Daerah (RAD) Youth, Peace, and Security (YPS) di tingkat kabupaten/kota merupakan instrumen kebijakan strategis untuk mendaratkan semangat Resolusi DKPBB 2250 ke dalam tata kelola pemerintahan lokal. RAD YPS kabupaten/kota harus dirancang agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kerangka Kerja RAD YPS Kabupaten/Kota

Sebuah dokumen draf RAD YPS yang komprehensif dan operasional di tingkat daerah umumnya disusun melalui struktur kerangka kerja berikut:

1. Bab I: Pendahuluan & Analisis Konteks Lokal

• Latar Belakang: Urgensi pelibatan pemuda dalam menjaga stabilitas sosial, merawat kerukunan, dan mencegah konflik di wilayah kabupaten/kota.
• Analisis Demografi & Kerawanan: Pemetaan potensi pemuda (bonus demografi) sekaligus identifikasi risiko spesifik di daerah (misal: polarisasi politik lokal, potensi intoleransi beragama, isu agraria, atau radikalisme siber).

2. Bab II: Visi, Misi, dan Tujuan Strategis

• Visi: Terwujudnya pemuda kabupaten/kota yang berkarakter, inklusif, dan menjadi motor penggerak perdamaian serta kesejahteraan lokal.
• Misi:
  1. Meningkatkan partisipasi bermakna pemuda dalam perumusan kebijakan publik.
  2. Membangun ketahanan sosial pemuda terhadap ancaman ekstremisme dan disinformasi.
  3. Memperkuat kemitraan strategis lintas sektor untuk inisiatif perdamaian akar rumput.

3. Bab III: Pilar Aksi Strategis (Adaptasi 5 Pilar Resolusi 2250)

Kerangka aksi dijabarkan ke dalam program nyata yang dapat dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta organisasi masyarakat:

4. Bab IV: Mekanisme Koordinasi dan Kelembagaan

• Gugus Tugas Daerah (Task Force): Membentuk tim koordinasi lintas perangkat daerah yang diketuai oleh Bappeda atau Kesbangpol, dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan ketua forum kepemudaan (seperti KNPI atau aliansi pemuda lintas iman).
• Mitra Pelaksana: Menjadikan Youth-Led Organizations (organisasi kepemudaan lokal) sebagai aktor penggerak utama di tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa.

5. Bab V: Pendanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

• Sumber Pembiayaan: Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kepemudaan, serta sinergi dengan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR).
• Indikator Kinerja Utama (IKU): Mengukur keberhasilan melalui indikator jumlah kebijakan daerah yang melibatkan pemuda, menurunnya angka gesekan sosial berbasis SARA, serta meningkatnya indeks kerukunan umat beragama dan partisipasi pemuda di daerah.