Oleh: Dr. KH. Achmad Muhammad, MA

Hari Sedunia Menentang Perdagangan Orang (World Day Against Trafficking in Persons) diperingati setiap 30 Juli. Peringatan ini bukan sekadar momen ceremonial, melainkan bentuk panggilan moral global untuk menghentikan salah satu kejahatan kemanusiaan tertua dan paling kompleks di dunia: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Memahami hari penting ini membutuhkan perspektif kronologi sosial-sejarah, yaitu melacak bagaimana komodifikasi manusia berinteraksi dengan struktur ekonomi, hukum, dan perjuangan menuju martabat kemanusiaan.

Roots & Evolusi Sosio-Historis: Dari Perbudakan Klasik ke "Modern Slavery"

Praktik perdagangan manusia bukanlah fenomena baru, melainkan transformasi dari bentuk-bentuk eksploitasi masa lalu.

• Era Klasik & Kolonial (Abad ke-15–19): Praktik seperti Perdagangan Budak Trans-Atlantik memperlakukan manusia secara legal sebagai barang dagangan (chattel slavery). Eksploitasi didorong oleh kebutuhan tenaga kerja perkebunan dan industri kolonial.
• Pasca-Abolisi & Abad ke-20: Meskipun perbudakan formal dihapuskan secara hukum internasional (seperti menerbitkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948), pola eksploitasi berubah wujud. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi global, dan perang menciptakan kerentanan baru yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal terorganisasi. Welcome to the United Nations
• Perubahan Istilah: Dari perbudakan fisik terang-terangan bergeser menjadi perbudakan modern (modern slavery) yang menggunakan tipu muslihat, jeratan utang, pemaksaan, dan intimidasi.

Pijakan Hukum Internasional: Protokol Palermo (2000)

Sebelum peringatan 30 Juli ditetapkan, dunia menyusun landasan hukum internasional untuk merumuskan apa itu perdagangan orang:

• Tahun 2000 (Protokol Palermo): PBB mengadopsi Palermo Protocol (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Protokol ini memperjelas tiga elemen utama TPPO:
  1. Proses: Perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan orang.
  2. Cara: Ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan/kerentanan.
  3. Tujuan: Eksploitasi (seksual, kerja paksa, perbudakan, pengangkatan organ, dll.).

Asal Usul Penetapan Hari Sedunia (2010–2013)

Proses penetapan Hari Sedunia Menentang Perdagangan Orang berakar dari konsensus internasional di PBB:

Tahun 2010: Majelis Umum PBB mengadopsi Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons dan mendirikan Dana Perwalian Sukarela PBB untuk Korban TPPO.

Tahun 2013: Dalam pertemuan tingkat tinggi, Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi A/RES/68/192 yang menetapkan tanggal 30 Juli sebagai Hari Sedunia Menentang Perdagangan Orang.

Tujuan Utama Resolusi:

Meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap situasi penderitaan para korban, Mendorong penegakan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak asasi korban.

Perkembangan & Dinamika Tantangan Hingga Kini

Di era modern, modus TPPO terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan kondisi sosio-ekonomi global:

Perspektif Kemanusiaan: Menuju Manusia Bermartabat, Aman, Damai, dan Sejahtera

Peringatan ini pada intinya mengusung nilai filosofis dasar: kehormatan martabat manusia (human dignity). Menjaga manusia agar bebas dari perdagangan orang adalah prasyarat tercapainya masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

Refleksi Pokok:

Manusia tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai komoditas ekonomi atau alai produksi. Setiap individu berhak atas perlindungan hukum, kebebasan, serta ruang hidup yang layak.

Upaya mewujudkan visi ini bertumpu pada 4 Pilar Utama (4P Framework):

1. Prevention (Pencegahan): Edukasi masyarakat, pemberantasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja yang layak.
2. Protection (Perlindungan Korban): Pemulihan fisik, psikologis, bantuan hukum, serta hak restitusi bagi korban.
3. Prosecution (Penindakan Hukum): Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku dan jaringan sindikat.
4. Partnership (Kemitraan): Kolaborasi lintas negara, pemerintah, organisasi sipil, dan masyarakat luas. dfw.or.id

Sudah terjadi prilaku perdagangan orang, beri contoh konkrid peristiwa itu di mana, bagaimana, mengapa, kenapa, dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidananya. Jelaskan

Perilaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di era modern telah beradaptasi mengikuti teknologi dan dinamika ekonomi. Salah satu contoh konkret yang riil terjadi di Indonesia adalah modus perekrutan online scammer (penipu daring) dan operator judi online transnasional.

TPPO Modus Online Scamming & Judi Online (Jaringan Indonesia–Kamboja)

Salah satu kasus besar yang diungkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melingkupi ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disekap dan dieksploitasi di pusat operasi scamming wilayah Poipet dan Sihanoukville, Kamboja.

1. Di Mana Peristiwa Terjadi?

• Perekrutan & Keberangkatan: Berbagai daerah di Indonesia (Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jakarta, Medan).
• Eksploitasi: Kota Sihanoukville dan Poipet, Kamboja. eJournal Unsrat

2. Bagaimana Modus & Peristiwanya? (How)

• Tahap Perekrutan (Bujuk Rayu): Pelaku (agen/perekrut lokal) memasang iklan lowongan kerja di media sosial (Facebook, Telegram). Mereka menawarkan posisi sebagai Customer Service, Call Center, atau Tenaga Pemasaran perusahaan keuangan dengan tawaran gaji menggiurkan ($1.000–$1.500 USD per bulan), fasilitas tempat tinggal, dan proses keberangkatan cepat.
• Tahap Pengiriman: Para korban dibagikan tiket penerbangan dan berangkat secara legal menggunakan visa turis atau izin perjalanan sementara melalui negara transit.
• Tahap Eksploitasi: Setibanya di Kamboja, paspor dan dokumen pribadi korban disita oleh manajemen. Mereka dibawa ke kompleks terisolasi (terkadang dijaga orang bersenjata). Korban dipaksa bekerja 16–18 jam sehari untuk mengoperasikan akun bodong, menjebak korban lain dalam investasi bodong (investment scam), atau menjadi admin judi online.
• Bentuk Kekerasan: Jika korban gagal memenuhi target atau menolak bekerja, mereka dikenakan denda puluhan juta rupiah (jeratan utang), mengalami penyiksaan fisik (disetrum, dipukul), hingga diancam akan "dijual" ke perusahaan lain.

3. Mengapa & Kenapa Peristiwa Ini Terjadi? (Why)

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Klinik Hukum Rewang Rencang

Penegakan hukum terhadap sindikat TPPO dilakukan menggunakan pendekatan pidana nasional dan kerja sama internasional (penegakan hukum lintas batas):

A. Jerat Hukum Pidana Nasional (Indonesia)

Di Indonesia, agen perekrut lokal (recruiter), lapangan transit, hingga pihak yang mendanai dikenakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO):

Prosiding Kolokium_prof koesrianti.indd

1. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO: Pelaku yang merekrut, mengangkut, menampung, atau mengirim dengan ancaman, penipuan, atau posisi kerentanan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda hingga Rp600 juta.
2. Pasal 4 UU TPPO: Membawa WNI ke luar wilayah negara Indonesia untuk dieksploitasi dipidana penjara hingga 15 tahun.
3. Penerapan UU TPPU: Selain pasal pidana TPPO, penyidik Bareskrim Polri menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menyita aset, rekening, dan harta kekayaan hasil kejahatan milik para bos/sindikat TPPO.

B. Mekanisme Penindakan & Penyelamatan

1. Penindakan Sindikat Lokal: Polri menangkap perekrut di daerah dan agen perjalanan non-prosedural yang memfasilitasi tiket/dokumen palsu.
2. Kerja Sama Polisi Lintas Negara (Police-to-Police & Interpol): Bareskrim Polri bekerjasama dengan Polisi Kerajaan Kamboja (National Police of Cambodia) dan NCB-Interpol untuk memisahkan antara korban dan pelaku.
3. Prinsip Non-Penalization bagi Korban: Berdasarkan hukum internasional dan UU TPPO, korban yang dipaksa melakukan kejahatan (seperti dipaksa menjadi penipu/scammer) tidak dipidana, melainkan dilindungi dan dipulangkan ke negara asal.

Kepolisian Diduga Terlibat Dengan Judi Online

Terungkapnya keterlibatan oknum aparat penegak hukum—termasuk oknum kepolisian—dalam lingkaran judi online maupun sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pukulan berat bagi penegakan hukum dan keadilan. Ketika pihak yang seharusnya menjadi pelindung justru terlibat, kondisi ini dalam ilmu hukum dan sosiologi dinamakan institutional betrayal (penkhianatan institusional) atau systemic corruption.

Secara objektif dan berdasar pada prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, berikut adalah penjelasan mengenai apa yang terjadi, mengapa hal itu bisa muncul, dan bagaimana mekanisme hukum yang benar untuk menindaknya:

Keterlibatan oknum dalam jaringan kejahatan terorganisir (seperti judi online dan TPPO) umumnya dipicu oleh beberapa faktor:

• Konflik Kepentingan & Nilai Ekonomi Tinggi: Judi online memutar uang hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya dana ini dimanfaatkan oleh sindikat untuk menyuap, memberikan "uang pengamanan" (protection money), atau bahkan membagi keuntungan kepada oknum yang memiliki kewenangan.
• Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power): Oknum menggunakan posisi, akses data, atau kewenangannya untuk membocorkan rencana razia, melindungi situs/server, hingga mempermudah mobilitas jaringan kejahatan.
• Lemahnya Pengawasan Internal: Pengawasan berjenjang yang tidak berjalan optimal membuka celah bagi oknum untuk bermain di area abu-abu tanpa terdeteksi dalam waktu cukup lama.

Jika kenyataan ini terjadi, hukum di Indonesia tidak memberikan imunitas (kekebalan) kepada anggota kepolisian. Penanganan terhadap oknum yang terlibat harus dilakukan secara transparan melalui tiga lapisan sanksi:

A. Sanksi Pidana Murni (Proses Peradilan Umum)

Oknum polisi yang terlibat judi online tidak hanya diproses secara internal, tetapi wajib diadilkan di pengadilan umum sama seperti warga sipil lainnya:

• Pasal Judi Online & ITE: Dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan/atau Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengenai penyebaran/fasilitasi akses judi online.
• Pasal UU TPPO / Pemerasan: Jika oknum ikut membekingi penyekapan/pengiriman korban TPPO atau memeras korban, dikenakan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan pasal pemerasan/penerimaan suap dalam KUHP.
• Pemberatan Hukuman: Berdasarkan prinsip hukum, pelanggaran pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sepatutnya mendapat pemberatan ancaman hukuman karena menyalahgunakan wewenang negara.

B. Penyitaan Aset melalui UU TPPU

Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), seluruh aliran dana, rekening, serta aset (rumah, kendaraan, investasi) hasil "uang amankan" judi online harus disita oleh negara untuk memutus rantai ekonomi kejahatan tersebut.

C. Sanksi Etik & Profesi (Kode Etik Kepolisian)

Melalui Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan):

• Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): Oknum yang terbukti melakukan tindak pidana berat terkait judi online dan keterlibatan jaringan kejahatan diproses sidang kode etik dengan sanksi tertinggi berupa dipecat dari keanggotaan Polri.
• Pemecatan etik ini biasanya dilakukan paralel atau bahkan sebelum putusan pidana inkrah (berefek jera).

Langkah Sistemik & Peran Masyarakat

Untuk mengatasi keterlibatan oknum secara mendasar dan mengembalikan kepercayaan publik, diperlukan tindakan berskala sistemik:

1. Pemberantasan Tanpa Pandang Bulu (Equal Before the Law): Penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku tingkat bawah (perekrut/operator), melainkan harus menjangkau aktor intelektual dan oknum pelindung (backing) di tingkat manapun.
2. Pelibatan Lembaga Pengawas Independen: Mengoptimalkan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, serta tim gabungan khusus (seperti Satgas Judi Online) untuk mengawal penyidikan agar tidak ada intervensi internal.
3. Mekanisme Whistleblowing yang Aman: Menyediakan saluran pengaduan masyarakat yang terlindungi sehingga publik atau anggota internal dapat melaporkan dugaan keterlibatan oknum tanpa rasa takut.

Kesimpulan:

Keterlibatan oknum polisi dalam kejahatan seperti judi online adalah pelanggaran hukum dan kode etik berat. Cara penyelesaian yang benar menurut hukum adalah mengadili oknum tersebut secara pidana transparan, menyita seluruh aset hasil kejahatannya, serta memberhentikannya secara tidak hormat (PTDH) demi menegakkan kembali martabat hukum dan keadilan bagi masyarakat.