Oleh: Dr. KH. Achmad Muhammad, MA

Hari Peringatan Bom Atom Nagasaki diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Peringatan ini bukan sekadar momen mengenang tragedi kemanusiaan, melainkan manifestasi komitmen global Jepang terhadap perdamaian dunia dan denuklirisasi.

Pada penghujung Perang Dunia II di Pasifik, Sekutu mengeluarkan Deklarasi Potsdam (Juli 1945) yang menuntut penyerahan tanpa syarat dari Kekaisaran Jepang. Karena tuntutan tersebut belum dipenuhi, Amerika Serikat meluncurkan operasi militer berbasis senjata nuklir.

6 Agustus 1945: Bom atom uranium (Little Boy) dijatuhkan di Hiroshima. Tiga hari kemudian, 9 Agustus 1945 pada pukul 11:02 pagi, pesawat bomber B-29 Bockscar menjatuhkan bom atom plutonium berdaya ledak 21 kiloton TNT yang dijuluki "Fat Man" di atas lembah Urakami, Nagasaki.

Nagasaki sebenarnya merupakan target sekunder setelah kota Kokura batal dibom akibat cuaca buruk dan asap tebal.

Dampaknya, Sekitar 35.000–40.000 orang tewas seketika. Pada akhir tahun 1945, jumlah korban tewas membengkak menjadi lebih dari 70.000–80.000 jiwa akibat luka bakar hebat dan radiasi akut. Penyintas bom atom ini dikenal dengan istilah Hibakusha.

Dampak Fisiknya, Topografi Nagasaki yang berbukit membatasi daya hancur ledakan dibanding Hiroshima, namun pusat industri amunisi Mitsubishi dan kawasan permukiman Urakami hancur total.

Penjatuhan bom Nagasaki, bersamaan dengan masuknya Uni Soviet ke perang Pasifik, mendesak Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang pada 15 Agustus 1945 (Peristiwa Gyokuon-hōsō), resmi mengakhiri Perang Dunia II.

Bangkitnya Jepang: Transformasi Kronologis Pasca-Perang

Pasca-kehancuran total, Jepang mengambil jalur transformasi unik yang memadukan pasifisme geopolitik, disiplin ekonomi, dan rekonstruksi sosial untuk kembali menjadi kekuatan utama dunia.

1945–1952: Pendudukan Sekutu & Demiliterisasi

Di bawah pendudukan SCAP (Jenderal Douglas MacArthur), Jepang mengadopsi Konstitusi 1947 yang memuat Pasal 9 (pelepasan hak berperang). Terjadi demiliterisasi total, pembubaran konglomerat perang (Zaibatsu), serta reformasi pertanahan yang memperkuat kelas menengah.

1950–1970-an: Doktrin Yoshida & Keajaiban Ekonomi

Jepang menerapkan Yoshida Doctrine: memfokuskan seluruh energi nasional pada pembangunan ekonomi dan mengandalkan aliansi keamanan dengan AS. Katalis Perang Korea membangkitkan pesanan industri. Jepang melakukan lonjakan teknologi, memelopori otomatisasi, dan meluncurkan kereta cepat Shinkansen (1964) serta menjadi produsen otomotif dan elektronik terkemuka dunia.

1980-an: Puncak Kekuatan Ekonomi & Inovasi Budaya Kerja

Jepang tumbuh menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Prinsip industri seperti Kaizen (perbaikan terus-menerus) dan Lean Manufacturing menjadi standar global. Produk merek Jepang seperti Sony, Toyota, dan Panasonic mendominasi pasar internasional.

1990-an–2010-an: Transisi Diplomasi & Soft Power

Pasca-pecahnya gelembung ekonomi (Bubble Economy), Jepang merevisi strategi pembangunan dengan berfokus pada efisiensi tinggi, diplomasi pembangunan (ODA), dan penguatan soft power global (kultur pop, kuliner, dan teknologi hijau) di bawah narasi "Cool Japan".

Masa Kini: Kepemimpinan Kemanusiaan & Visi Masa Depan

Jepang memosisikan diri sebagai pilar stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan pemrakarsa utama gerakan anti-senjata nuklir di PBB. Melalui konsep Society 5.0, Jepang memadukan kecerdasan buatan (AI) dan robotika untuk menyelesaikan tantangan demografi populasi menua.

Prinsip Utama Rekonstruksi Jepang: Mengubah penderitaan masa lalu menjadi legitimasi moral sebagai "Bangsa Pembawa Perdamaian". Jepang memilih tidak membalas dengan kekuatan militer, melainkan membuktikan keunggulannya melalui inovasi teknologi, ketahanan ekonomi, dan kontribusi kemanusiaan global.

Pasal 9 Konstitusi Jepang: Dinamika Geopolitik dan Keamanan Jepang di Kawasan Indo-Pasifik saat ini

Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang sering disebut sebagai "Klausul Pasifisme"—ditulis pada tahun 1947 sebagai respons langsung atas kekalahan Jepang pada Perang Dunia II dan tragedi bom atom Hiroshima-Nagasaki. Isinya secara eksplisit melarang Jepang memiliki tentara, angkatan laut, atau angkatan udara, serta menolak hak negara untuk melakukan peperangan (right of belligerency).

Namun, dalam lanskap keamanan abad ke-21 yang makin kompleks, pasal ini mengalami reinterpretasi dinamis yang memengaruhi secara langsung geopolitik kawasan Indo-Pasifik.

Landasan Legal dan Transformasi Makna

Untuk menyiasati batasan teoretis Pasal 9 tanpa melanggar hukum dasar, Jepang mendirikan Pasukan Diri Sendiri (Japan Self-Defense Forces / JSDF) pada tahun 1954, dengan mandat ketat: hanya bertindak jika wilayah Jepang diserang secara langsung (Exclusively Defense-Oriented Defense atau Senshu 防衛).

Transformasi terbesar terjadi dalam satu dekade terakhir:

2015 (Reinterpretasi Keamanan Kolektif): Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang meloloskan undang-undang yang mengizinkan JSDF membantu negara sekutu (seperti AS) jika serangan terhadap sekutu tersebut mengancam kelangsungan hidup Jepang.

2022 (Dokumen Keamanan Nasional Baru): Jepang menetapkan kemampuan melakukan counterstrike (serangan balasan) ke pangkalan musuh jika terdapat ancaman iminen, serta menargetkan anggaran pertahanan naik hingga 2% dari PDB pada tahun 2027.

Pengaruh terhadap Dinamika Geopolitik Indo-Pasifik

Pasal 9 kini tidak lagi mengisolasi Jepang dari dinamika militer, melainkan menjadi penyeimbang strategis melalui empat pilar utama:

A. Penguatan Aliansi AS–Jepang (Asymmetric to Equal Partnership)

Dahulu, aliansi AS–Jepang bertindak sebagai "Pedang dan Perisai" (AS sebagai pedang penyerang, Jepang sebagai perisai pertahanan). Reinterpretasi Pasal 9 memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar bagi JSDF untuk beroperasi bersama militer AS di Pasifik Barat, meningkatkan daya tangkal (deterrence) bersama.

B. Arsitektur Pertahanan Multipihak (FOIP & QUAD)

Guna mengimbangi dominasi militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan, Jepang memelopori visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (Free and Open Indo-Pacific / FOIP) serta menjadi pilar utama dalam kerangka kerja QUAD (AS, Jepang, India, Australia).

C. Diplomasi Keamanan dengan Negara-Negara Asia Tenggara

Meskipun konstitusi membatasi pengerahan militer tempur, Jepang mengalihkan perannya melalui doktrin bantuan keamanan non-lethal:

• Hibah kapal patroli dan sistem radar bagi negara-negara pesisir seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia.
• Pelatihan hukum laut internasional dan penanganan bencana bagi personel militer regional.

Dilema Strategis dan Tantangan Saat Ini

flexibilitas Pasal 9 menciptakan apa yang oleh para pakar sebut sebagai "Dilema Keamanan Jepang":

Pasal 9 Konstitusi Jepang telah bertransformasi dari sekadar larangan berperang menjadi alat kontrol normatif. Pasal ini memastikan bahwa modernisasi militer dan keterlibatan geopolitik Jepang di Indo-Pasifik tetap berorientasi pada stabilitas, penegakan hukum laut, dan pencegahan konflik (deterrence), bukan agresi.

Pertahanan dan Anggaran Militer Jepang (JSDF): Perbandingan dengan Negara Tetangga di Asia Timur

Meskipun Pasukan Diri Sendiri Jepang (Japan Self-Defense Forces / JSDF) dibatasi secara doktrin oleh Konstitusi, pergeseran keamanan di Asia Timur memicu peningkatan anggaran pertahanan secara signifikan. Perbandingan postur pertahanan, anggaran militer, dan kapabilitas strategis Jepang terhadap tiga tetangga utamanya, Tiongkok, Korea Selatan, dan Korea Utara—menggambarkan peta kekuatan kawasan tersebut.

Perbandingan Anggaran Pertahanan dan Kekuatan Personel

Jepang berada di pertengahan rencana 5 tahun untuk menaikkan anggaran pertahanannya ke target 2% dari PDB, menjadikannya salah satu pembeli dan pengembang teknologi militer terbesar di dunia.

Indikator (Estimasi)	Jepang (JSDF)	Tiongkok (PLA)	Korea Selatan (ROK AF)	Korea Utara (KPA)
Anggaran Pertahanan (Setara USD)	~$58 Miliar (Rekor rekor baru)	~$230–$336 Miliar (Terbesar ke-2 di dunia)	~$45–$50 Miliar	Tidak pasti (~20–30% dari PDB domestik)
Personel Aktif	~247.000–251.000	~2.000.000	~450.000	~1.200.000
Personel Cadangan	~56.000 (Terbatas)	~510.000	~3.100.000 (Sangat besar)	~600.000+ (Paramiliter masif)
Pencegah Nuklir	Tidak Ada (Di bawah Nuclear Umbrella AS)	Kekuatan Nuklir Utama (~500+ hulu ledak)	Tidak Ada (Di bawah Nuclear Umbrella AS)	Kekuatan Nuklir De Facto (~50–90 hulu ledak)

Perbandingan Kapabilitas Matra (Laut, Udara, dan Darat)

A. Angkatan Laut (Komparasi Kunci Indo-Pasifik)

• Jepang (JMSDF): Memiliki salah satu angkatan laut paling modern di dunia. Fokus utamanya adalah Perang Anti-Kapal Selam (Anti-Submarine Warfare / ASW) dan pertahanan udara armada. Jepang memodifikasi helikopter perusak (Izumo-class) menjadi pengangkut jet tempur stealth F-35B. Military Strength+ 1
• Tiongkok (PLAN): Angkatan laut terbesar dari segi jumlah kapal (800+ aset). Memiliki 3 kapal induk (Liaoning, Shandong, Fujian) dan armadanya terfokus pada kapabilitas Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Global Firepower
• Korea Selatan (ROKN): Sangat kapabel dengan fokus pertahanan lepas pantai dan armada perusak kelas Sejong the Great berbasis Sistem Aegis.
• Korea Utara: Armada besar secara kuantitas tetapi didominasi kapal patroli tua dan kapal selam diesel kecil, namun memiliki potensi penyebaran ranjau dan operasi penyusupan laut. hrcopinion.co.kr+ 1

B. Keunggulan dan Pertahanan Udara

• Jepang (JASDF): Mengoperasikan armada jet tempur modern yang terus bertambah, termasuk penyerapan armada F-35A/B Lightning II dalam jumlah besar serta jet tempur generasi ke-6 hasil kolaborasi GCAP bersama Inggris dan Italia. Military Strength
• Tiongkok (PLAAF): Memiliki jet stealth domestik (J-20) dan keunggulan kuantitas pesawat tempur generasi ke-4 dan ke-5 di kawasan. Global Firepower
• Korea Selatan: Sangat kuat di lini udara dengan kombinasi armada F-35A, F-15K, serta jet tempur buatan dalam negeri (KF-21 Boramae). hrcopinion.co.kr

C. Pasukan Darat dan Rudal

• Jepang (JGSDF): Berukuran paling kecil dibanding tetangganya karena keterbatasan geografis dan demografi. Fokus utama JGSDF adalah pertahanan pulau-pulau terluar (Barat Daya/Ryukyu) menggunakan sistem pertahanan rudal anti-kapal dan anti-udara (seperti Type-12 dan Patriot PAC-3). Military Strength
• Korsel & Korut: Kedua negara mempertahankan kekuatan darat, artileri, dan jaringan rudal balistik berjarak pendek-menengah yang sangat padat akibat status perang yang belum usai di Semenanjung Korea.

Analisis Geopolitik: Keunggulan dan Kelemahan Strategis Jepang

1. Ketergantungan pada Aliansi: Tidak seperti Tiongkok yang berdiri mandiri atau Korea Utara yang bermain spektrum risiko tinggi, Jepang beroperasi dalam arsitektur Aliansi AS–Jepang. Stasiun radar, pangkalan Aegis, dan logistik Jepang terintegrasi erat dengan Komando Indo-Pasifik AS.
2. Krisis Demografi: Tantangan terbesar pertahanan Jepang adalah populasi yang menua cepat dan tingkat kelahiran yang rendah. Hal ini menyulitkan JSDF memenuhi kuota perekrutan personel militer baru, sehingga Jepang memprioritaskan otomatisasi, teknologi drone (sistem Shield), dan integrasi sistem pertahanan berbasis AI.
3. Peralihan dari Pertahanan Pasif ke Counterstrike: Pembelian rudal jelajah Tomahawk dan modernisasi rudal Type-12 menunjukkan bahwa postur pertahanan Jepang tidak lagi hanya "menunggu diserang", melainkan memiliki daya tangkal (deterrence) untuk menembak pangkalan peluncuran musuh jika ancaman serangan terdeteksi.

Spesifikasi dan Peran Strategis Peningkatan Rudal Type-12 serta Kemampuan Counterstrike dalam Postur Pertahanan Jepang.

Peningkatan sistem rudal Type-12 Surface-to-Ship Missile (SSM) merupakan pilar utama dari transformasi doktrin pertahanan Jepang dari sekadar penangkalan pasif menuju pemilikan kemampuan serangan balasan (counterstrike capability).

Perubahan ini disahkan melalui tiga dokumen utama Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy) pada akhir 2022, sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan, krisis Kepulauan Senkaku, serta uji coba rudal balistik berkelanjutan dari Korea Utara.

Varian asli Type-12 yang diperkenalkan pada tahun 2015 merupakan rudal anti-kapal berbasis darat dengan jangkauan terbatas (sekitar 200 km). Program peningkatan (Upgraded Type-12) yang dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industries (MHI) mengubah rudal ini secara radikal dalam beberapa aspek utama:

Parameter	Type-12 Standar (Lama)	Upgraded Type-12 (Peningkatan Baru)
Jangkauan Operasional	~200 km	1.000 km (tahap awal) hingga 1.500 km (target pengembangan)
Desain Penampang (RCS)	Desain rudal konvensional	Desain Siluman (Stealth) untuk meminimalkan deteksi radar musuh
Sistem Peluncuran	Hanya Berbasis Darat (Truck-mounted)	Tri-Matra: Peluncuran Darat, Udara (Jet Tempur), dan Laut (Kapal Perang/Kapal Selam)
Konektivitas Data	Panduan inersia + GPS + Radar Homing	Up-to-Date Satellite Data Link: Komunikasi data dua arah secara real-time untuk memperbarui target di udara
Profil Penerbangan	Penerbangan jelajah standar	TERCOM & DSMAC: Mampu terbang sangat rendah mengikuti kontur permukaan bumi/laut untuk menghindari sistem pertahanan udara

Peran Strategis dalam Postur Pertahanan Jepang

A. Penguat Strategi A2/AD di "Rantai Pulau Pertama" (First Island Chain)

Jepang memanfaatkan jangkauan 1.000+ km rudal ini untuk membangun sistem Anti-Access/Area Denial (A2/AD) di sepanjang Kepulauan Ryukyu (Nansei) yang membentang dari Kyushu hingga mendekati Taiwan.

Dengan menempatkan baterai peluncur Type-12 di pulau-pulau terluar seperti Ishigaki, Miyako, dan Okinawa, Jepang dapat mengunci pergerakan armada laut Tiongkok yang hendak keluar menuju Samudra Pasifik terbuka.

B. Kemampuan Counterstrike (Serangan Balasan ke Pangkalan Musuh)

Kemampuan counterstrike secara legal diartikan sebagai hak Jepang untuk melancarkan serangan balasan berpresisi tinggi ke fasilitas militer atau pangkalan peluncuran rudal lawan apabila serangan musuh terhadap Jepang dinilai sudah tidak dapat dihindari (imminent attack).

Rudal Type-12 yang ditingkatkan memberi Jepang daya tempur mandiri tanpa bergantung penuh pada persenjataan penyerang dari Amerika Serikat.

Keberadaan rudal ini menciptakan efek penangkal (deterrence effect): negara lawan harus memperhitungkan risiko bahwa pangkalan peluncuran mereka sendiri dapat dihancurkan jika mereka mencoba menyerang wilayah Jepang.

C. Jembatan Transisi Menuju Rudal Hipersonik

Peningkatan Type-12 bertindak sebagai teknologi transisi bagi militer Jepang. Sembari menunggu pengembangan proyektil hipersonik (Hyper Velocity Gliding Projectile / HVGP) yang dijadwalkan matang pada akhir dekade 2020-an, Type-12 yang diproduksi secara massal menjadi backbone utama persenjataan serang jarak jauh JSDF.

Integrasi Doktrin dan Kompleksitas Operasional

Untuk memaksimalkan peran strategis Type-12, Jepang tidak hanya mengandalkan fisik rudalnya, melainkan membangun ekosistem pendukung:

1. Pembelian Rudal Tomahawk sebagai Solusi Cepat: Karena peningkatan Type-12 versi penuh baru akan disebarkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2025–2026, Jepang membeli 400 unit rudal jelajah BGM-109 Tomahawk dari AS sebagai solusi sementara (interim solution).
2. Ketergantungan Intelijen (Targeting Data): Mengidentifikasi pangkalan peluncuran musuh membutuhkan jaringan satelit, pemantauan AI, dan integrasi data intelijen tingkat tinggi. Jepang bekerja sama amat erat dengan Komando Siber dan Intelijen AS untuk memastikan akurasi penetapan target.

Rudal Type-12 yang ditingkatkan mewakili pergeseran historis Jepang dari perisai pertahanan murni (pure defense) menuju postur pertahanan aktif yang memiliki "taring". Dengan jangkauan jelajah hingga 1.000 km lebih dan kapabilitas siluman, Type-12 menjadi instrumen geopolitik vital untuk menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan Asia Timur.

Rantai Pulau Pertama (First Island Chain) dan Posisi Strategis Taiwan dalam Kalkulasi Pertahanan Jepang.

Konsep Rantai Pulau Pertama (First Island Chain) dan keberadaan Taiwan merupakan pusat dari seluruh kalkulasi militer dan geostrategi Jepang. Bagi para perencana pertahanan di Tokyo, keamanan Taiwan dan stabilitas Rantai Pulau Pertama dianggap berbanding lurus dengan kelangsungan hidup nasional Jepang sendiri.

Rangkaian rantai pulau ini membentang dari Kepulauan Kuril, melintasi daratan utama Jepang, Kepulauan Ryukyu (Nansei), Taiwan, Filipina utara, hingga Kalimantan.

Bagi Jepang, Rantai Pulau Pertama berfungsi sebagai benteng geostrategis aliansi AS–Jepang sekaligus pembatas gerak bagi Angkatan Laut Tiongkok (PLAN).

Penguncian Jalur Keluar Tiongkok: Selat-selat sempit di sepanjang Rantai Pulau Pertama—seperti Selat Miyako di dekat Okinawa dan Selat Bashi di selatan Taiwan—adalah pintu keluar utama bagi kapal perang dan kapal selam Tiongkok menuju Samudra Pasifik terbuka.

Perisai Wilayah Selatan Jepang: Kepulauan Nansei (Ryukyu) milik Jepang berada persis di sepanjang rantai ini. Penempatan radar, baterai rudal Type-12, dan pertahanan udara di pulau-pulau seperti Ishigaki, Yonaguni, dan Miyako bertujuan mengunci pergerakan musuh di dalam rantai tersebut.

Mengapa Taiwan Sangat Vital bagi Kalkulasi Jepang?

Dalam panggung politik Jepang, terdapat frasa terkenal yang dicetuskan mendiang PM Shinzo Abe: "Krisis Taiwan adalah Krisis Jepang" (Taiwan yūji wa Nihon yūji). Terdapat tiga alasan mendasar di balik doktrin ini:

A. Keamanan Geografis: Kedekatan Wilayah yang Ekstrem

Secara fisik, Taiwan dan Jepang hampir tidak berjarak. Pulau Yonaguni (wilayah paling barat Jepang) hanya berjarak 111 km dari pantai timur Taiwan.

Jika konflik militer meletus di Taiwan, wilayah kedaulatan Jepang di Kepulauan Nansei secara otomatis akan terseret ke dalam zona perang atau terkena dampak langsung dari blokade laut dan udara.

B. Proteksi Jalur Pasokan Energi dan Perdagangan (Sea Lines of Communication / SLOC)

Jepang adalah negara kepulauan yang sangat miskin sumber daya alam. Lebih dari 80% pasokan minyak mentah dan mayoritas perdagangan luar negeri Jepang melintasi Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan.

Jika Tiongkok menguasai Taiwan, Beijing secara efektif akan memegang kontrol penuh atas jalur pelayaran terpenting Jepang. Tiongkok dapat sewaktu-waktu memberlakukan blokade atau mengontrol lalu lintas kapal dagang menuju Tokyo, memunculkan ancaman penyerangan secara ekonomi.

C. Efek Domino Keamanan (The Unraveling of the First Island Chain)

Jika Taiwan jatuh ke tangan Tiongkok:

1. Rantai Pulau Pertama akan bobol. Tiongkok akan memiliki pangkalan angkatan laut dan udara di pantai timur Taiwan yang langsung menghadap Samudra Pasifik.
2. Kapal selam nuklir Tiongkok dapat beroperasi di perairan dalam Pasifik tanpa terdeteksi oleh jaringan sensor darat AS-Jepang.
3. Posisi pertahanan Okinawa dan Kepulauan Senkaku milik Jepang akan terkepung dari sisi selatan, membuat pertahanan wilayah daya Jepang menjadi sangat rapuh.

Implikasi pada Postur Pertahanan Jepang Saat Ini

Kekhawatiran akan skenario krisis Taiwan (Taiwan Contingency) telah mendorong Jepang merombak postur militernya secara radikal dalam beberapa tahun terakhir:

• Penguatan Sektor Barat Daya (Nansei Shift): Jepang memindahkan fokus pertahanan utamanya yang dulu berada di utara (menghadapi Rusia) ke pulau-pulau selatan yang berdekatan dengan Taiwan, dengan membangun pangkalan-pangkalan baru untuk unit intelijen dan unit rudal jelajah.
• Keterlibatan Pangkalan AS di Jepang: Pangkalan Udara Kadena dan pangkalan marinir AS di Okinawa akan menjadi titik tumpu utama tindakan AS jika konflik Taiwan pecah. Berdasarkan UU Keamanan 2015, Jepang dapat menggunakan hak Keamanan Kolektif untuk memberikan dukungan logistik dan pertahanan udara bagi pasukan AS yang diserang di sekitar Taiwan.
• Persiapan Evakuasi Sipil: Pemerintah Jepang secara rutin mensimulasikan rencana evakuasi puluhan ribu warga sipil dari Kepulauan Sakishima (pulau terdekat ke Taiwan) ke daratan utama Kyushu jika tanda-tanda konflik tampak iminen.

Bagi Jepang, Taiwan bukan sekadar tetangga demokratis atau mitra ekonomi penting, melainkan pasak utama yang menjaga integritas Rantai Pulau Pertama. Kehilangan Taiwan akan mengubah peta kekuatan militer di Pasifik Barat secara permanen dan menempatkan Jepang dalam ancaman keamanan langsung yang belum pernah terjadi sejak 1945.