Oleh : Dr. KH. Achmad Muhammad, MA

Membahas Masjid Nabawi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA (35–40 H / 656–661 M) memberikan perspektif yang sangat unik. Berbeda dengan para pendahulunya, masa kekhalifahan Ali RA diwarnai oleh dinamika politik yang luar biasa berat, termasuk dipindahkannya pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah, Irak.

Meskipun demikian, kedudukan Masjid Nabawi sebagai pusat spiritual dan akar peradaban Islam tetap tidak tergoyahkan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai pemeliharaan, pengembangan fisik, serta transformasinya sebagai sebuah Islamic Center pada masa itu :

1. Perspektif Pemeliharaan dan Pengembangan Fisik

Secara arsitektural, Ali bin Abi Thalib RA tidak melakukan perluasan (ekspansi) struktural besar-besaran terhadap bangunan Masjid Nabawi. Kebijakan ini diambil berdasarkan beberapa faktor kontekstual yang sangat logis:

• Sudah Cukup Luas: Masjid Nabawi baru saja mengalami renovasi dan perluasan besar-besaran oleh Khalifah Utsman bin Affan RA (selesai sekitar tahun 30 H). Utsman membangunnya kembali dengan batu terukir, tiang batu berlapis timpa, dan atap kayu jati. Kapasitas dan kekokohan masjid saat itu masih sangat mumpuni untuk menampung jemaah.
• Stabilitas Keamanan dan Politik: Fokus utama pemerintahan Ali RA adalah meredakan perang saudara (seperti Perang Jamal dan Perang Siffin) serta menjaga kesatuan umat.
• Pergeseran Ibu Kota: Ketika Ali RA memindahkan ibu kota kekhalifahan ke Kufah pada tahun 36 H, Madinah tidak lagi menjadi pusat administrasi pemerintahan kekaisaran Islam, melainkan tetap menjadi kota suci dan pusat keilmuan.

Fokus Pemeliharaan:

Ali RA menekankan pada perawatan fungsi spiritual dan kebersihan. Beliau memastikan bahwa fasilitas masjid tetap terjaga dengan baik melalui para amir (gubernur) yang ditunjuk di Madinah (seperti Sahl bin Hunaif dan Abu Ayyub al-Ansari). Pemeliharaan ditekankan pada aspek kenyamanan ibadah ketimbang kemegahan fisik.

2. Masjid Nabawi sebagai Islamic Center Dinamis

Jika dari sisi fisik tidak banyak perubahan, dari sisi fungsional sebagai Islamic Center (Pusat Kegiatan Umat), Masjid Nabawi pada masa Ali RA justru memancarkan urgensi yang sangat kuat, khususnya dalam hal menjaga kemurnian ajaran Islam.

A. Pusat Edukasi, Dialektika, dan Pelestarian Sunnah

Dengan berpindahnya Khalifah dan sebagian sahabat senior ke Kufah, Masjid Nabawi di Madinah bertransformasi menjadi benteng pertahanan ilmu pengetahuan (episentrum akademik).

• Para sahabat yang tetap tinggal di Madinah, seperti Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah, menjadikan Masjid Nabawi sebagai madrasah raksasa.
• Di tempat inilah hadis-hadis Nabi SAW dijaga, dihafalkan, dan diajarkan kepada para Tabiin yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia Islam yang kian meluas.

B. Pusat Resolusi Konflik dan Penjaga Moral Sosiologis

Masjid Nabawi berfungsi sebagai ruang publik tempat masyarakat Madinah berdiskusi mengenai situasi politik umat. Di mimbar-mimbar masjid ini, para sahabat memberikan khotbah yang menyejukkan, meredam fitnah, dan mengingatkan umat akan pentingnya persatuan (ukhuwah) serta menjauhi fanatisme golongan.

C. Pusat Kegiatan Dakwah dan Fatwa

Meskipun Ali RA berada di Kufah, beliau tetap berkoordinasi dengan para ulama Madinah di Masjid Nabawi untuk memutuskan perkara-perkara hukum (fatwa) yang baru muncul akibat interaksi budaya dengan bangsa-bangsa non-Arab yang baru masuk Islam. Masjid ini menjadi lembaga penjamin mutu syariat (fatwa syar'iyyah).

3. Relevansi Kontemporer: Meneladani Konsep Islamic Center Masa Ali RA

Dari analisis historis di atas, kita dapat menarik benang merah (konsep) yang sangat relevan untuk pengelolaan Islamic Center modern:

Kesimpulan

Pada masa Ali bin Abi Thalib RA, Masjid Nabawi mengajarkan kita bahwa kejayaan sebuah Islamic Center tidak melulu diukur dari megahnya menara atau luasnya ubin marmer, melainkan dari seberapa hidup aktivitas keilmuan, seberapa kokoh integritas moral para pengajarnya, dan seberapa besar kontribusinya dalam menjaga persatuan umat di tengah badai perubahan zaman.

Proses pemindahan ibu kota pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA pada tahun 36 H (656 M) merupakan salah satu keputusan geopolitik dan militer paling strategis dalam sejarah awal Islam.

Berikut penjelasan mendalam mengenai proses pemindahan tersebut serta kondisi pengembangan Kufah sebagai ibu kota yang baru.

1. Latar Belakang dan Proses Pemindahan Ibu Kota

Pemindahan ibu kota ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan dipicu oleh dinamika politik dan keamanan yang sangat tinggi setelah syahidnya Khalifah Utsman bin Affan RA.

Faktor Penyebab Pemindahan:

• Geopolitik dan Militer: Wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke Persia (Iran) dan Syam (Suriah). Madinah berada terlalu jauh di selatan Semenanjung Arabia, sehingga menyulitkan mobilisasi pasukan dan komunikasi logistik untuk meredam pergolakan di wilayah utara dan timur.
• Basis Massa Pendukung: Kufah dan Basrah (di Irak) memiliki populasi Muslim dan pasukan militer yang sangat besar yang menyatakan kesetiaan (baiat) kepada Khalifah Ali RA.
• Menjaga Kesucian Kota Madinah: Khalifah Ali RA ingin menghindarkan Kota Madinah dan penduduknya (terutama para sahabat senior dan kaum Ansar/Muhajirin) dari dampak langsung konflik bersenjata dan fitnah politik yang sedang berkecamuk.

Kronologi Singkat Proses Pemindahan:

Setelah meredam pertempuran dalam Perang Jamal di dekat Basrah, Khalifah Ali RA tidak kembali ke Madinah. Beliau memilih bergerak menuju Kufah dan memasukinya pada bulan Rajab tahun 36 H. Sejak saat itulah, Kufah secara de facto dan de jure resmi menggantikan Madinah sebagai pusat administrasi kekhalifahan Islam.

2. Kondisi Pengembangan Kufah Sebagai Ibu Kota Baru

Kufah awalnya didirikan sebagai mishr (kota militer/garnisun) oleh Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa Khalifah Umar bin Khattab (sekitar tahun 17 H). Ketika Ali RA menjadikannya ibu kota, kota ini mengalami fase transformasi dan pengembangan fungsional yang signifikan:

A. Rekonstruksi Pusat Pemerintahan (Darul Imarah) dan Masjid Jami'

Fokus utama pembangunan fisik di ibu kota baru adalah optimalisasi Masjid Jami' Kufah dan Darul Imarah (Istana/Pusat Pemerintahan) yang letaknya berdampingan.

• Masjid Jami' Kufah diperluas dan diperkokoh untuk menampung puluhan ribu jemaah dan pasukan. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat salat, tetapi juga tempat Khalifah memberikan maklumat politik, khotbah pencerahan, dan pengadilan hukum.
• Ali RA sendiri dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat zuhud. Beliau menolak tinggal di dalam istana Darul Imarah yang megah dan lebih memilih tinggal di rumah sederhana atau di ruangan kecil di sekitar masjid. Namun, fungsi administratif Darul Imarah sebagai sekretariat negara dan baitul mal tetap berjalan aktif.

B. Penataan Tata Ruang Berbasis Suku (Khitath)

Kufah dibangun dengan sistem pembagian wilayah berdasarkan suku-suku Arab (Khitath). Pada masa Ali RA, penataan ini ditata ulang secara lebih teratur demi menjaga stabilitas keamanan. Suku-suku yang setia kepada khalifah ditempatkan di posisi strategis guna memudahkan mobilisasi pasukan jika sewaktu-waktu terjadi ancaman militer dari luar (seperti dari wilayah Syam).

C. Pengembangan Sistem Ekonomi dan Pasar

Sebagai ibu kota baru, Kufah mengalami lonjakan populasi yang pesat. Ali RA melakukan pengawasan ketat terhadap pasar Kufah untuk mencegah monopoli, penimbunan barang, dan penipuan harga. Beliau kerap turun langsung ke pasar dengan membawa cambuk kecil (dirrah) untuk menegakkan ketertiban umum dan memastikan keadilan ekonomi bagi masyarakat kecil.

D. Transformasi Kufah Sebagai Islamic Center dan Pusat Keilmuan

Salah satu warisan terbesar dari pengembangan Kufah di masa Ali RA adalah lahirnya Madrasah Kufah (pusat intelektual).

• Ilmu Bahasa (Nahwu): Ali bin Abi Thalib RA meletakkan dasar-dasar ilmu tata bahasa Arab (Ilmu Nahwu) dan memerintahkan muridnya, Abu al-Aswad ad-Du'ali, untuk mengembangkannya di Kufah demi menjaga kemurnian membaca Al-Qur'an bagi warga non-Arab.
• Fikih dan Hadis: Kehadiran Ali RA bersama para sahabat besar (seperti Abdullah bin Mas'ud yang sudah lebih dulu mengajar di sana) menjadikan Kufah sebagai salah satu mazhab fikih paling berpengaruh di dunia Islam (yang kelak melahirkan Mazhab Hanafi).

Kesimpulan

Pemindahan ibu kota ke Kufah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA adalah langkah taktis yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas negara. Dalam hal pengembangan kota, fokus Ali RA bukan pada pembangunan fisik yang bermegah-megahan, melainkan pada penataan fungsi sosial, penegakan keadilan ekonomi, dan penguatan institusi pendidikan. Kufah berhasil ditransformasikan dari sekadar kota pangkalan militer menjadi pusat peradaban, politik, dan ilmu pengetahuan Islam yang baru.

Membahas Dua Kota Suci—Makkah dengan Masjidil Haram dan Madinah dengan Masjid Nabawi—pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib RA (35–40 H / 656–661 M) membuka tabir sejarah yang penuh dengan dinamika politik, loyalitas, dan strategi pemerintahan.

Karena pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah (Irak), hubungan antara Khalifah Ali RA, para penguasa (gubernur) setempat yang beliau tunjuk di Hijaz, serta pemeliharaan kedua masjid suci tersebut berjalan di bawah kondisi yang sangat spesifik.

1. Perspektif Pemerintahan dan Penguasa Setempat (Gubernur)

Pada masa Ali bin Abi Thalib RA, penunjukan gubernur (amir) untuk wilayah Makkah dan Madinah tidak hanya berfungsi sebagai administrator wilayah, melainkan sebagai benteng pertahanan politik dan spiritual. Legitimasi seorang khalifah sangat bergantung pada kendalinya atas Dua Kota Suci ini.

A. Wilayah Madinah (Masjid Nabawi)

Madinah adalah ibu kota pertama Islam dan tempat di mana jenazah Rasulullah SAW serta para khalifah pendahulu dimakamkan.

• Penguasa Setempat: Ali bin Abi Thalib RA menunjuk sahabat-sahabat senior yang memiliki loyalitas tinggi dan dihormati oleh kaum Ansar, di antaranya Sahl bin Hunaif RA dan kemudian Abu Ayyub al-Ansari RA.
• Peran Hubungan: Tugas utama gubernur Madinah adalah menjaga stabilitas kota pasca-syahidnya Utsman bin Affan RA, memastikan roda ibadah di Masjid Nabawi tetap berjalan aman, serta menangkal pengaruh faksi-faksi politik yang berseberangan dengan kekhalifahan Ali RA.

B. Wilayah Makkah (Masjidil Haram)

Makkah, sebagai pusat kiblat umat Islam, menjadi wilayah yang sangat rawan infiltrasi politik selama masa fitnah (perang saudara).

• Penguasa Setempat: Ali RA menunjuk Qutsam bin Abbas RA (saudara sepupu Ali dan Rasulullah SAW) sebagai gubernur Makkah. Qutsam adalah sosok yang dikenal memiliki integritas moral yang tinggi, fasih, dan sangat dihormati penduduk Makkah.
• Peran Hubungan: Qutsam bertindak sebagai wakil resmi Khalifah untuk memimpin musim haji, membacakan maklumat-maklumat resmi dari Kufah di dekat Kakbah, serta menjaga keamanan Masjidil Haram dari upaya penguasaan oleh pihak oposisi (terutama pengaruh dari wilayah Syam yang dipimpin Muawiyah).

2. Kondisi Pemeliharaan dan Pembangunan Kedua Masjid

Dari aspek fisik-arsitektural, pemerintahan Ali bin Abi Thalib RA tidak melakukan perluasan fisik (ekspansi) struktural yang baru pada Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kebijakan ini didasari oleh realitas geopolitik yang sangat rasional pada masa itu:

A. Kondisi Fisik Bangunan Sudah Sangat Memadai

Kedua masjid tersebut baru saja mengalami renovasi dan perluasan besar-besaran oleh Khalifah Utsman bin Affan RA beberapa tahun sebelumnya:

• Masjidil Haram: Telah diperluas oleh Utsman, dibangun dinding-dinding pembatas, dan diberi atap bertiang batu agar jemaah terlindungi dari panas matahari.
• Masjid Nabawi: Telah dibangun ulang oleh Utsman menggunakan batu terukir yang direkatkan dengan batu kapur, tiang-tiang batu yang diperkuat besi/timbal, serta atap dari kayu jati (saj). Because bangunan fisik kedua masjid masih dalam kondisi prima dan sangat kokoh, tidak ada urgensi mendesak untuk merombaknya kembali.

B. Fokus Anggaran Negara dan Konsolidasi Internal

Dengan terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin, prioritas utama Baitul Mal (kas negara) di masa Ali RA dialokasikan untuk membiayai stabilitas keamanan, logistik pasukan perlindungan, dan jaminan sosial bagi para jemaah, yatim, serta kaum duafa yang terdampak konflik. Memulai proyek konstruksi besar di Hijaz di tengah situasi perang saudara dinilai kurang bijaksana.

C. Fokus pada Pemeliharaan Fungsi dan Pelayanan Jemaah

Meskipun tidak ada pembangunan fisik baru, fungsi pemeliharaan operasional (maintenance) tetap berjalan ketat di bawah pengawasan para gubernur:

• Pelayanan Haji dan Umrah: Gubernur Makkah, Qutsam bin Abbas, memastikan Masjidil Haram bersih, pasokan air zam-zam untuk jemaah haji tercukupi, dan keamanan rute pemukiman di sekitar Kakbah tetap terjaga, bahkan di tengah ketegangan politik.
• Aspek Keagamaan dan Hukum: Fungsi utama kedua masjid dialihkan menjadi pusat penguatan karakter umat. Di Masjid Nabawi, halqah-halqah ilmu yang dipimpin oleh para sahabat yang menetap (seperti Ibnu Umar dan Aisyah RA) didukung penuh untuk menjaga agar umat tidak kehilangan arah di masa krisis.

Kesimpulan: Hubungan Tripartit Masa Ali RA

Hubungan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib RA, penguasa setempat (Gubernur Hijaz), dan Dua Kota Suci dapat dirangkum dalam bagan strategis berikut:

[Khalifah Ali RA (Pusat: Kufah)]
       │
       ├─► (Menunjuk Sahl bin Hunaif / Abu Ayyub) ──► [Madinah / Masjid Nabawi]
       │                                                 └─► Fokus: Menjaga stabilitas kota & ilmu pengetahuan.
       │
       └─► (Menunjuk Qutsam bin Abbas) ──────────────► [Makkah / Masjidil Haram]
                                                         └─► Fokus: Mengamankan haji & legitimasi kiblat umat.

Melalui para penguasa setempat yang berintegritas, Ali bin Abi Thalib RA berhasil memastikan bahwa meskipun dunia Islam sedang diguncang cobaan politik yang hebat, fungsi spiritual, kesucian, dan pelayanan ibadah di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram tetap berjalan murni, aman, dan steril dari kerusakan.