Oleh : Dr. KH. Achmad Muhammad, MA

Hari Integrasi Timor Timur yang diperingati setiap tanggal 17 Juli merupakan salah satu catatan sejarah paling dinamis, kompleks, sekaligus sensitif dalam perjalanan Republik Indonesia.

Pada tanggal 17 Juli 1976, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976, yang secara resmi mengintegrasikan wilayah bekas koloni Portugis tersebut sebagai provinsi ke-27 Indonesia.

Peristiwa ini menuntut kita agar melihat secara jernih dari berbagai sudut pandang, baik sejarah, geopolitik NKRI, maupun hukum dan keadilan internasional.

Asal-Usul dan Kronologi Sejarah

Latar belakang integrasi ini tidak lepas dari pergolakan politik di Portugal serta situasi Perang Dingin global pada pertengahan dekade 1970-an.

• Dekolonisasi Portugal (1974): Terjadinya "Revolusi Anyelir" di Portugal meruntuhkan rezim diktator di sana. Pemerintah baru Portugal memutuskan untuk melepaskan seluruh wilayah jajahannya, termasuk Timor Timur.
• Fragmentasi Politik Lokal: Kebebasan berpolitik melahirkan tiga faksi utama di Timor Timur.
  • Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente): Menginginkan kemerdekaan penuh secepatnya.
  • UDT (União Democrática Timorense): Menginginkan kemerdekaan bertahap dan tetap mempertahankan hubungan dengan Portugal.
  • Apodeti (Associação Popular Democrática Timorense): Menginginkan integrasi atau bergabung dengan Indonesia.
• Perang Saudara & Deklarasi Balibo: Ketegangan antarpartai berujung pada perang saudara. Ketika Fretilin secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste pada 28 November 1975, kelompok penentangnya (Apodeti, UDT, dan dua partai kecil lainnya) membalas dengan mengeluarkan Deklarasi Balibo pada 30 November 1975 yang menyatakan kehendak untuk bergabung dengan Indonesia.
• Operasi Militer & Petisi Integrasi: Dengan dalih mencegah ketidakstabilan di perbatasan dan membendung pengaruh komunisme (kekhawatiran utama blok Barat kala itu), Indonesia meluncurkan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Pada Mei 1976, Majelis Rakyat Timor Timur bentukan pemerintahan sementara mengajukan petisi integrasi kepada Presiden Soeharto, yang disahkan pada 17 Juli 1976.

Perspektif dalam Bingkai NKRI

Bagi Pemerintah Orde Baru dan mayoritas publik Indonesia saat itu, integrasi Timor Timur dipandang dari kacamata persaudaraan serumpun, stabilitas regional, dan kemanusiaan.

• Penyelamatan dari Perang Saudara: Jakarta memandang kehadiran TNI di Timor Timur sebagai misi stabilisasi dan kemanusiaan guna menghentikan perang saudara serta menyelamatkan warga yang mengungsi ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
• Semangat Antikolonialisme & Geopolitik Perang Dingin: Berada tepat di tengah kepulauan Nusantara, wilayah Timor Timur yang tidak stabil dikhawatirkan dapat menjadi basis kekuatan komunis asing (teori domino) yang mengancam kedaulatan NKRI. Integrasi dinilai sebagai langkah preventif demi pertahanan nasional.
• Komitmen Pembangunan: Selama 23 tahun menjadi provinsi Indonesia, pemerintah pusat menggelontorkan dana pembangunan yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang diabaikan selama ratusan tahun oleh penjajahan Portugis.

Perspektif Keadilan Dunia (Hukum Internasional)

Di panggung diplomasi global dan hukum internasional, status integrasi ini terus menuai penolakan dan kontroversi hingga hari pemisahannya pada tahun 1999.

• Prinsip Self-Determination (Hak Menentukan Nasib Sendiri): Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak pernah secara resmi mengakui integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. PBB menganggap proses dekolonisasi belum selesai secara sah karena tidak melibatkan referendum yang diakui secara internasional bagi seluruh rakyat Timor Timur. Portugal pun secara formal tetap dianggap oleh PBB sebagai administering power (otoritas pengelola) yang sah. Repository - UNAIR - Universitas Airlangga
• Isu Hak Asasi Manusia (HAM): Seiring berjalannya waktu, represi militer dan konflik berkepanjangan memicu sorotan tajam dari komunitas internasional. Peristiwa tragis seperti Insiden Santa Cruz di Dili pada tahun 1991 menjadi titik balik yang memperkuat simpati dunia terhadap gerakan pro-kemerdekaan Timor Timur. Neliti
• Ujian Keadilan Global: Bagi para aktivis hukum internasional, kasus Timor Timur kerap dijadikan studi mengenai benturan antara kepentingan geopolitik negara-negara besar (seperti AS dan Australia yang awalnya mendukung atau membiarkan posisi Indonesia demi membendung komunisme) dengan penegakan hukum internasional serta piagam PBB.

Sebuah Refleksi Sejarah

Integrasi Timor Timur berakhir setelah Presiden B.J. Habibie menawarkan opsi referendum pada tahun 1999. Mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri, dan pada tahun 2002 wilayah tersebut resmi menjadi negara berdaulat dengan nama Timor Leste.

Hari Integrasi Timor Timur yang diperingati setiap 17 Juli kini diposisikan bukan lagi untuk memperdebatkan batas wilayah fisik, melainkan sebagai cermin sejarah. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang dinamika geopolitik yang rumit, pentingnya konsensus kemanusiaan, serta bagaimana dialog yang sehat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menegakkan keadilan di mata dunia. Kini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste telah terjalin dengan sangat erat, harmonis, dan berbasis pada kesetaraan serta saling menghormati.