Oleh : Dr. KH. Achmad Muhammad, MA
Hari Internasional Perlindungan Pendidikan dari Serangan (International Day to Protect Education from Attack) diperingati setiap tanggal 9 September untuk menegaskan bahwa sekolah, tenaga pendidik, dan pelajar harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan militer maupun konflik bersenjata.
Sejarah dan Asal Usul
Peringatan ini diprakarsai oleh Negara Qatar melalui Negara Anggota PBB dan disahkan secara resmi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 74/275 pada Mei 2020.
- Latar Belakang: Kebutuhan mendesak akibat meningkatnya serangan terhadap fasilitas pendidikan di berbagai wilayah konflik seperti Timur Tengah, Afrika Sub-Sahara, dan Eropa Timur. Sekolah sering kali dijadikan markas militer, sasaran pemboman, atau tempat perekrutan paksa.
- Badan Pelaksana: PBB mengamanatkan UNESCO dan UNICEF sebagai lembaga utama yang memimpin koordinasi global untuk melindungi hak atas pendidikan di kawasan krisis.
- Safe Schools Declaration: Momentum ini memperkuat komitmen politik internasional agar negara-negara peserta mematuhi instrumen hukum humaniter, seperti Konvensi Jenewa.
Perspektif Pembangunan SDM Unggul dan Berkelanjutan
Melindungi lingkungan belajar dari kehancuran merupakan syarat mutlak dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap menghadapi tantangan dunia secara global.
| Kualitas SDM | Peran Perlindungan Pendidikan |
| Cerdas & Berpengetahuan | Memastikan keberlanjutan kurikulum tanpa terputus akibat krisis, sehingga fondasi literasi dan sains tetap terjaga. |
| Kreatif & Inovatif | Menyediakan ruang aman (safe space) yang bebas dari trauma agar peserta didik dapat mengeksplorasi ide dan potensi terbaiknya. |
| Tangguh (Resilien) | Mengajarkan mitigasi risiko, stabilitas psikososial, dan kemampuan beradaptasi di tengah situasi sulit. |
| Bermanfaat secara Global | Melahirkan generasi yang menjunjung tinggi perdamaian, hak asasi manusia, dan kolaborasi antarbangsa. |
Secara global, ketika fasilitas pendidikan hancur, suatu negara akan kehilangan potensi generasi masa depannya (lost generation). Oleh karena itu, perlindungan terhadap akses pendidikan menjadi investasi strategis jangka panjang untuk menciptakan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan perdamaian dunia.
Indonesia menembus peta kepemimpinan global terkait keselamatan pendidikan dengan menyatakan dukungan resmi dan mempromosikan prinsip-prinsip Deklarasi Sekolah Aman (Safe Schools Declaration). Komitmen ini berfokus pada upaya menjaga keberlanjutan akses pendidikan serta perlindungan fisik dan psikologis bagi anak-anak dan tenaga pendidik di kawasan yang rentan krisis.
Posisi dan Komitmen Utama Indonesia
- Dukungan Politik Internasional: Indonesia secara aktif menyuarakan bahwa sekolah harus diakui sebagai zona damai dan netral yang terbebas dari militerisasi atau sasaran konflik bersenjata, sejalan dengan prioritas diplomasi kemanusiaan Republik Indonesia di PBB.
- Integrasi Hukum Humaniter Internasional: Komitmen Indonesia berakar pada prinsip-prinsip Konvensi Jenewa, di mana hak atas pendidikan bagi sipil dalam situasi darurat harus tetap dijamin tanpa diskriminasi.
- Penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB): Di tingkat nasional, komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Indonesia mengintegrasikan manajemen risiko bencana—baik bencana alam maupun konflik sosial—ke dalam tata kelola sekolah, fasilitas fisik, serta kurikulum pengurangan risiko.
- Peran Aktif Misi Perdamaian PBB: Dalam berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping), pasukan TNI turut berperan aktif memfasilitasi rehabilitasi sekolah dan perlindungan sipil di wilayah konflik tempat mereka bertugas.
Dengan menyelaraskan komitmen global dan praktik di dalam negeri, Indonesia berupaya memastikan bahwa proses belajar-mengajar tetap berjalan kondusif guna melancarkan pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global.
Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Indonesia diatur secara resmi melalui Permendikbud No. 33 Tahun 2019. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi warga sekolah dari ancaman bencana alam maupun non-alam, menjamin keberlanjutan proses belajar-mengajar dalam kondisi darurat, serta membangun budaya sadar risiko.
Tiga Pilar Utama SPAB
SPAB mengadopsi Kerangka Kerja Sekolah Aman Global (Comprehensive School Safety Framework) yang bertumpu pada tiga pilar utama:
| Pilar SPAB | Fokus Utama & Komponen Implementation |
| 1. Fasilitas Sekolah Aman | Pemilihan lokasi bebas ancaman, kelayakan struktur bangunan tahan gempa/banjir, kecukupan akses evakuasi, penataan interior aman (furniture terfiksasi), serta penyediaan jalur dan titik kumpul yang inklusif. |
| 2. Manajemen Bencana di Sekolah | Pembentukan Tim Siaga Bencana Sekolah, penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Prosedur Operasional Standar (SOP) Kesiapsiagaan, simulasi evakuasi rutin, dan penyediaan perlengkapan P3K/tanggap darurat. |
| 3. Pendidikan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) | Pengintegrasian materi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ke dalam kurikulum pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik, pembuatan peta mitigasi lokal, serta edukasi perilaku hidup aman dan tangguh bagi siswa. |
Bentuk Implementasi Lapangan
- Pra-Bencana: Sekolah melakukan pemetaan kerentanan, pelatihan rutin simulasi kebencanaan, serta memastikan jalur dan rambu evakuasi terpasang dengan baik.
- Saat Bencana (Tanggap Darurat): Pembukaan Posko Pendidikan, aktivasi SOP evakuasi mandiri, dan pendataan korban serta dampak infrastruktur secara cepat.
- Pasca-Bencana: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Psikososial (LDP), penyediaan Ruang Belajar Darurat (RBD), serta pemulihan fasilitas agar aktivitas pembelajaran dapat segera berlanjut.
Penerapan ketiga pilar ini memastikan bahwa investasi pendidikan dan keselamatan peserta didik dapat terlindungi secara berkelanjutan.