Perbudakan: Perspektif Agama dan HAM - MUI Kabupaten Sidoarjo

Oleh : Dr. KH. Achmad Muhammad, MA

Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan, yang diperingati setiap tanggal 2 Desember, berfungsi sebagai pengingat akan perlunya mengakhiri perbudakan modern. Perjuangan ini mendapat dukungan kuat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagian besar agama-agama besar dunia.

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Tanggal 2 Desember dipilih untuk memperingati adopsi Konvensi PBB tentang Penindasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain pada tahun 1949. Dalam kerangka HAM, penghapusan perbudakan berakar pada prinsip-prinsip fundamental berikut:

Martabat Manusia: Perbudakan, dalam bentuk apa pun, adalah penolakan terhadap martabat dan kemanusiaan seseorang. Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), terutama Pasal 4, secara tegas menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk dilarang."
Kebebasan dan Kesetaraan: HAM menjamin bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Perbudakan secara langsung melanggar hak atas kebebasan, keamanan pribadi, dan perlakuan yang sama di mata hukum.
Perbudakan Modern: Fokus utama hari peringatan ini adalah untuk memberantas bentuk-bentuk perbudakan kontemporer yang masih ada, yang semuanya merupakan pelanggaran berat HAM. Bentuk-bentuk tersebut meliputi:
- Kerja Paksa: Memaksa seseorang untuk bekerja melalui ancaman, kekerasan, atau paksaan (diperkirakan ada 28 juta korban).
- Perdagangan Orang (Human Trafficking): Merekrut, mengangkut, memindahkan, atau menampung orang untuk tujuan eksploitasi.
- Perbudakan Utang: Memaksa seseorang untuk bekerja untuk melunasi utang yang sering kali direkayasa atau tidak proporsional.
- Pernikahan Paksa: Memaksa perempuan atau anak untuk menikah tanpa persetujuan penuh mereka (diperkirakan ada 22 juta korban).
- Eksploitasi Seksual dan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak.

Perspektif Agama-Agama

Meskipun agama di masa lalu pernah disalahgunakan untuk membenarkan perbudakan, saat ini, sebagian besar agama-agama besar dunia secara tegas menolak dan menyerukan penghapusan total perbudakan modern. Penolakan ini didasarkan pada ajaran inti tentang kasih sayang, keadilan, dan martabat setiap jiwa:

Kekristenan

Abolisionisme Kristen: Akar gerakan abolisionis modern (abad ke-17 dan seterusnya) banyak didorong oleh tokoh-tokoh Kristen dari berbagai denominasi (Quaker, Anglikan, Metodis, dll.). Mereka berpendapat bahwa perbudakan bertentangan dengan ajaran kasih dan ajaran alkitabiah yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara di mata Tuhan.
Kasih Saudara: Surat-surat dalam Perjanjian Baru menekankan perlakuan terhadap budak "bukan lagi seperti seorang hamba, melainkan lebih dari pada seorang hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih" (Filipi 1:16).

Islam

Perintah Pembebasan Budak: Islam sangat menganjurkan dan menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu tindakan yang paling terpuji (kefarat) untuk menghapus dosa dan kesalahan.
Keadilan dan Kesetaraan: Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ada tiga jenis orang yang Aku sendiri akan menjadi penuntut mereka di Hari Penghakiman: salah satunya adalah orang yang memperbudak orang merdeka, kemudian menjualnya dan memakan uangnya." Hal ini menunjukkan larangan keras memperbudak orang yang lahir bebas. Prinsip persaudaraan (ukhuwah) dalam Islam menekankan bahwa semua Muslim setara.

Buddhisme

Jalan Berunsur Delapan: Ajaran inti Buddhisme, khususnya Penghidupan Benar (salah satu bagian dari Jalan Berunsur Delapan), secara eksplisit melarang perdagangan makhluk hidup, termasuk manusia.
Karma dan Kesadaran Penuh (Mindfulness): Meskipun konsep karma pernah disalahgunakan untuk membenarkan perbudakan sebagai akibat dari kehidupan lampau, inti ajaran Buddhisme menekankan bahwa tindakan saat ini harus berdasarkan kasih sayang (karuna) dan menghindari penderitaan, yang mengarah pada penolakan eksploitasi.

Deklarasi Pemimpin Agama

Pada tahun 2014, para pemimpin agama global dari Katolik, Anglikan, Ortodoks, Islam, Yahudi, Buddha, dan Hindu bertemu di Vatikan dan menandatangani Deklarasi Bersama Pemimpin Agama Melawan Perbudakan Modern , yang secara simbolis dan praktis menunjukkan kesatuan keyakinan bahwa:

"Perbudakan modern tidak dapat diterima di mata salah satu agama besar, bahkan tidak di hadapan Tuhan."

Dengan demikian, Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan menyatukan kerangka hukum internasional (HAM) dan tuntutan moral serta etika (Agama) untuk secara kolektif memerangi dan mengakhiri segala bentuk eksploitasi manusia di dunia modern.

Bentuk-Bentuk Utama Perbudakan Modern

Perbudakan modern tidak selalu melibatkan rantai atau borgol, melainkan menggunakan paksaan, ancaman, atau penipuan untuk mengendalikan korban. Berikut adalah bentuk-bentuk yang paling umum:

1. Kerja Paksa (Forced Labour)

Definisi: Situasi di mana seseorang dipaksa bekerja di bawah ancaman hukuman atau kekerasan, dan tidak dapat pergi.
Cara Kerja:
- Perbudakan Utang (Debt Bondage): Bentuk kerja paksa yang paling umum. Korban dipaksa bekerja untuk melunasi utang yang sering kali direkayasa atau terus meningkat karena suku bunga yang tidak realistis, membuat utang tersebut tidak mungkin dilunasi.
- Eksploitasi Pekerja Migran: Pekerja dijanjikan pekerjaan yang baik, tetapi setelah tiba, dokumen mereka disita, upah mereka ditahan, dan mereka dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya atau di bawah jam kerja yang ekstrem.
Sektor Utama: Pertanian, konstruksi, manufaktur, pekerjaan rumah tangga, dan penambangan.

2. Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Definisi: Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, untuk tujuan eksploitasi.
Penting: Perdagangan orang adalah prosesnya; eksploitasi adalah tujuannya. Korban tidak harus dipindahkan ke negara lain; perdagangan dapat terjadi di dalam negeri sendiri.
Tujuan Eksploitasi: Seksual, kerja paksa, pengangkatan organ, atau kegiatan kriminal.

3. Eksploitasi Seksual Komersial Paksa

Definisi: Memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual komersial melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan. Ini seringkali merupakan hasil langsung dari perdagangan orang.
Korban: Mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan.

4. Pernikahan Paksa dan Pernikahan Dini (Forced Marriage and Early Marriage)

Definisi: Pernikahan di mana salah satu atau kedua pihak tidak memberikan persetujuan penuh, bebas, dan informasinya. Pernikahan dini (di bawah usia 18 tahun) hampir selalu dianggap sebagai pernikahan paksa karena anak-anak tidak dapat memberikan persetujuan yang sah.
Eksploitasi: Korban dipaksa untuk bekerja, hamil, atau diperlakukan sebagai properti, menghilangkan hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak.

5. Pengambilan Paksa Anak-Anak untuk Konflik Bersenjata (Child Soldiers)

Definisi: Perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun oleh kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata negara, baik secara paksa maupun "sukarela," untuk digunakan sebagai pejuang, pembawa pesan, pembawa makanan, atau untuk eksploitasi seksual.

Upaya PBB untuk Mengakhiri Perbudakan

PBB memainkan peran sentral dalam menetapkan standar hukum internasional dan mengoordinasikan upaya global untuk memberantas perbudakan modern:

1. Dasar Hukum dan Perjanjian

DUHAM (Pasal 4): Seperti yang disebutkan, ini adalah larangan perbudakan yang paling mendasar.
Protokol Palermo (2000): Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-anak. Ini adalah kerangka hukum utama untuk memerangi perdagangan orang.
Konvensi ILO tentang Kerja Paksa (1930) dan Protokol 2014: Organisasi Buruh Internasional (ILO) telah lama menjadi pemimpin dalam mengatasi kerja paksa, mendefinisikannya dan menyerukan penghapusannya. Protokol 2014 mewajibkan negara-negara mengambil langkah-langkah baru dan efektif untuk mencegah dan memberantas kerja paksa.

2. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Penghapusan perbudakan modern disematkan langsung dalam Agenda 2030 PBB:

SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): Target 8.7 secara eksplisit menargetkan untuk:"Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan orang, dan menjamin larangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari pekerjaan anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri pekerjaan anak dalam segala bentuknya."

3. Inisiatif dan Badan Khusus

Dana Sukarela PBB untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer: Memberikan bantuan kemanusiaan, keuangan, dan hukum langsung kepada ribuan korban perbudakan setiap tahun, baik melalui organisasi non-pemerintah maupun pemerintah.
Special Rapporteur PBB: Mandat khusus PBB untuk menyelidiki dan melaporkan situasi perbudakan modern di seluruh dunia, memberikan rekomendasi kepada negara-negara.
Inisiatif Global untuk Mengakhiri Perdagangan Manusia (UN.GIFT): Upaya koordinasi multi-agensi PBB untuk memberdayakan negara dan pemangku kepentingan dalam memerangi perdagangan orang.

Secara keseluruhan, PBB menggunakan kombinasi penetapan hukum, pengawasan (melalui pelaporan), bantuan langsung (melalui dana), dan penetapan target pembangunan global (melalui SDGs) untuk mencapai tujuan fundamental: kebebasan setiap manusia.

Majelis Ulama Indonesia Sidoarjo