Oleh : Dr. KH. Achmad Muhammad, MA

Perjalanan Bank Indonesia (BI) bukan sekadar cerita tentang sebuah lembaga keuangan, melainkan refleksi dari perjuangan kedaulatan bangsa Indonesia. Dari urusan mencetak uang sendiri hingga kini harus menavigasi arus digitalisasi global, peran BI terus berevolusi.

Hari Bank Indonesia: Asal-Usul dan Paradoks Sejarah

Ada fakta unik yang sering keliru di masyarakat. Hari Bank Indonesia diperingati setiap tanggal 5 Juli. Namun, tanggal ini sebenarnya bukan hari ulang tahun berdirinya Bank Indonesia (BI) itu sendiri.

Mengapa 5 Juli? Tanggal ini merujuk pada 5 Juli 1946, yaitu momen berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank nasional pertama milik Republik Indonesia yang sempat berfungsi menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI). Momentum ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bank nasional yang kini kerap disebut Hari Bank Indonesia untuk mengapresiasi tonggak awal dunia perbankan berdaulat di tanah air.

Kapan Ulang Tahun BI yang Sebenarnya? Bank Indonesia secara resmi lahir pada 1 Juli 1953 melalui UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, menggantikan sistem bank sentral warisan kolonial.

Sejarah dan Evolusi Berdirinya Bank Indonesia

Evolusi Bank Indonesia sebagai bank sentral setidaknya melewati tiga fase besar:

Era Kolonial (De Javasche Bank)

Pada tahun 1828, pemerintah kolonial Belanda mendirikan De Javasche Bank (DJB). Tugas utamanya adalah sebagai bank sirkulasi yang mencetak dan mengedarkan mata uang Gulden di Hindia Belanda.

Era Nasionalisasi (Lahirnya BI)

Pasca-kemerdekaan dan setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia berkomitmen mengadopsi kedaulatan ekonomi. Pada tahun 1951, Pemerintah RI menasionalisasi DJB dengan membeli saham-sahamnya. Tepat pada 1 Juli 1953, DJB resmi bertransformasi menjadi Bank Indonesia, yang mengemban tugas ganda: sebagai bank sentral (mengatur moneter) sekaligus bank komersial.

Era Independensi Pasca-Krisis 1998

Krisis moneter hebat tahun 1997–1998 mengubah total peta perbankan Indonesia. Agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik luar, pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 1999. Undang-undang ini memberikan status independen penuh kepada Bank Indonesia dengan tujuan tunggal yang fokus: mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Perspektif BI: Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Ekonomi dunia saat ini tidak lagi linier. Geopolitik yang memanas, perang dagang, tingginya inflasi di negara-negara maju, hingga ancaman perubahan iklim memaksa bank sentral di seluruh dunia, termasuk BI untuk bersikap adaptif.

Dalam menghadapi tantangan global tersebut, Bank Indonesia menerapkan beberapa perspektif strategis:

1. Kebijakan Bauran Strategi (Mix Policy): BI tidak lagi hanya mengandalkan instrumen konvensional seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga (BI-Rate). BI memadukannya dengan kebijakan makroprudensial (menjaga kesehatan sistem keuangan makro) dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar ekonomi domestik tetap kebal terhadap guncangan eksternal.
2. Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran: Indonesia merupakan salah satu pelopor transformasi digital finansial yang sangat cepat. Lewat inovasi seperti QRIS (yang kini sudah bisa digunakan lintas negara seperti di Malaysia, Singapura, dan Thailand), BI-FAST, serta pengembangan proyek Rupiah Digital, BI berhasil menjaga perputaran ekonomi tetap inklusif hingga ke pelaku UMKM.
3. Hilirisasi dan Ekonomi Hijau: BI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam transisi energi dan pertumbuhan berkelanjutan. Melalui insentif pembiayaan hijau, BI mendorong perbankan nasional untuk mengalirkan kredit ke sektor-sektor yang ramah lingkungan demi mengantisipasi risiko perubahan iklim global.

Eksistensi Bank-Bank di Indonesia Pilar Penggerak Utama Kemajuan Ekonomi Indonesia

Jika Bank Indonesia bertindak sebagai "jantung" yang memompa kehati-hatian moneter, maka bank-bank komersial ini adalah "pembuluh darah" yang menyalurkan modal langsung ke jantung kehidupan masyarakat.

Bank BUMN Sebagai Katalisator Program Nasional

Bank-bank milik negara memiliki mandat ganda: mengejar profitabilitas secara bisnis sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan (agent of development).

1. BRI (Bank Rakyat Indonesia): Merupakan tulang punggung perekonomian akar rumput. Eksistensinya fokus pada pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kesejahteraan terwujud karena BRI mampu menjangkau pelosok desa, mencegah masyarakat terjebak rentenir, dan menaikkan kelas usaha kecil.
2. Bank Mandiri: Fokus pada korporasi besar, pembiayaan infrastruktur nasional (jalan tol, pelabuhan, energi), dan digitalisasi ritel. Dengan menyuntik modal ke proyek strategis, Mandiri membuka jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
3. BNI (Bank Negara Indonesia): Unggul dalam menjembatani bisnis internasional (international banking). BNI mendampingi UMKM menembus pasar ekspor dan melayani kebutuhan finansial para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, yang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi kesejahteraan keluarga di daerah.

Bank Syariah–Inklusivitas Keuangan Berbasis Etika

Kehadiran bank syariah seperti BSI (Bank Syariah Indonesia) dan Bank Mega Syariah menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim terhadap tata kelola keuangan yang adil, transparan, dan bebas riba.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah mengintegrasikan fungsi bisnis dengan sosial melaui pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf). Dana sosial ini disalurkan langsung untuk program pengentasan kemiskinan, beasiswa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, sistem bagi hasil memberikan ketahanan lebih bagi pelaku usaha saat krisis, karena risiko dipikul bersama secara adil antara bank dan nasabah.

Bank Swasta Nasional–Motor Inovasi dan Efisiensi Pasar

Bank swasta murni (seperti BCA, Bank Mega, CIMB Niaga, dll.) memegang peranan krusial sebagai pengukur efisiensi dan inovasi di industri keuangan Indonesia.

Persaingan di sektor swasta melahirkan teknologi perbankan yang super efisien (mobile banking, digital ID, super-apps). Ketika bank swasta berinovasi, bank BUMN terpacu untuk ikut berinovasi. Dampaknya ke masyarakat? Biaya transaksi semakin murah, akses semakin cepat, dan user experience semakin mudah.

Bank swasta sangat kuat dalam pembiayaan sektor swasta, manufaktur, perdagangan, hingga kredit konsumsi (KPR dan KKB) yang membantu masyarakat kelas menengah memiliki hunian dan modal usaha secara mandiri.

Sinergi Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Menghadapi tantangan global masa depan, seluruh entitas perbankan ini bergerak menuju tiga transformasi besar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat:

1. Fintech & Bank Digital (Inklusi Keuangan): Kehadiran bank digital bawaan swasta maupun BUMN (seperti Blu, Raya, Seabank) memotong jalur birokrasi masyarakat yang selama ini unbanked (belum punya rekening). Kini, masyarakat di pedalaman asal memiliki ponsel pintar sudah bisa mengakses layanan tabungan dan pinjaman legal.
2. Implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance): Baik perbankan BUMN maupun swasta kini wajib menyalurkan "Kredit Hijau." Artinya, modal hanya diberikan kepada perusahaan yang tidak merusak lingkungan. Ini melindungi kesejahteraan jangka panjang masyarakat dari bencana ekologis.
3. Kolaborasi dengan UMKM: Hubungan perbankan saat ini tidak lagi sekadar meminjamkan uang lalu menagih untung. Melalui program CSR dan pendampingan, perbankan aktif mengedukasi literasi keuangan dan digital kepada pedagang pasar dan industri rumahan agar bisnis mereka sustainable (berkelanjutan).

Artinya, Eksistensi bank BUMN, Syariah, dan Swasta di Indonesia tidak perlu dipertentangkan, karena mereka tidak saling menjatuhkan melainkan saling melengkapi (complementary). Bank BUMN memperkuat pondasi ekonomi makro dan pedesaan, bank Syariah memperkuat basis etika dan sosial, sementara bank Swasta mendorong batas inovasi dan efisiensi. Kombinasi ketiganya membuat benteng pertahanan ekonomi Indonesia semakin kokoh di kancah dunia.

Pro kontra Permasalahan Hukum Perbankan

Perdebatan mengenai hukum perbankan konvensional dan modern dalam fikih Islam memang menjadi salah satu ruang diskusi (khilafiah) yang paling dinamis di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Perbedaan pandangan ini lahir karena perbankan modern adalah produk muamalah kontemporer yang tidak ada wujud eksaknya pada zaman Rasulullah ﷺ, sehingga para ulama melakukan ijtihad berdasarkan dalil-dalil umum Al-Qur'an dan Hadis.

Secara umum, pandangan hukum fikih terhadap sistem bunga (interest) pada bank konvensional terbelah menjadi dua arus utama:

Pandangan Mayoritas (Mayoritas Ulama Kontemporer) Menghukumi Haram

Seperti beberapa lembaga yakni, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 1 Tahun 2004, Nahdlatul Ulama (NU) dalam beberapa Bahtsul Masail (meski ada variasi pendapat), Muhammadiyah (Fatwa Tarjih 2010), serta lembaga internasional seperti OKI (Organisasi Kerja Sama Islam).

Kelompok ini menyamakan secara mutlak antara bunga bank (interest) dengan riba nasi'ah (tambahan yang dipersyaratkan atas penundaan pembayaran utang). Setiap tambahan yang disyaratkan di awal dalam transaksi utang-piutang adalah riba (kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba), tanpa memandang apakah bunganya kecil, besar, atau untuk tujuan produktif.

Pandangan Minoritas (Sebagian Ulama Kontemporer)Menghukumi Boleh (Mubah) atau Syubhat (Samar/Hati-hati)

Seperti sebagian ulama Al-Azhar Mesir (seperti Syekh Tantawi), beberapa fukaha kontemporer, dan pendapat awal di kalangan NU (Keputusan Muktamar 1928, 1930, 1962 menyatakan ada yang mengharamkan, menghalalkan, dan menganggap syubhat). Dengan alasan, bukan Riba Jahiliyah. Riba yang diharamkan Al-Qur'an bersifat eksploitatif (adh'afan mudha'afah - berlipat ganda) yang menyengsarakan si miskin. Sementara bunga bank saat ini adalah biaya modal (cost of capital) dalam sistem ekonomi makro untuk menjaga nilai uang dari inflasi.

Juga mempertimbangkan Kebutuhan Mendesak (Hajah Syar'iyyah). Sistem ekonomi dunia saat ini bersifat global dan berbasis bank sentral. Menghindari bank konvensional secara total dinilai bisa melumpuhkan kemaslahatan ekonomi umat (darurat/hajah yang menduduki tempat darurat).

Solusi Hukum Fikih di Indonesia: Dual Banking System

Untuk menjembatani khilafiah ini dan memastikan hak beragama warga negara terlindungi, Indonesia mengambil langkah hukum positif yang sangat bijaksana, yaitu menerapkan Sistem Perbankan Ganda (Dual Banking System).

Negara memfasilitasi kedua mazhab pemikiran ini lewat regulasi resmi (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Perbankan Konvensional). Dengan begitu, masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih layanan finansial sesuai dengan keyakinan hati nurani mereka.

Implementasi Terbaik dalam Bisnis & Ekonomi Riil

Dalam praktik bisnis dan kehidupan ekonomi sehari-hari di Indonesia, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini secara bijak? Ada beberapa panduan praktis yang bisa diterapkan:

A. Utamakan Sektor Syariah untuk Ketenangan (Wara')

Bagi pelaku bisnis yang ingin menjaga prinsip kehati-hatian secara ketat, ekosistem syariah di Indonesia sudah sangat mumpuni.

• Kita bisa menggunakan akad Mudharabah atau Musyarakah untuk kongsi dagang/investasi (bagi hasil).
• Menggunakan akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau Ijarah (sewa-menyewa) untuk pengadaan aset bisnis melalui bank syariah seperti BSI atau Bank Mega Syariah.

B. Konsep "Kedaruratan Bisnis" dan Kemaslahatan Umum

Dalam peta bisnis global atau proyek skala masif, terkadang integrasi dengan bank konvensional tidak bisa dihindari 100% (misalnya dalam transaksi ekspor-impor internasional yang menggunakan Letter of Credit tertentu, atau pembayaran pajak/biaya negara yang sistemnya belum terkoneksi ke bank syariah di daerah terpencil).

Dalam fikih, ada kaidah "Maa ubiha lil hajah yaqdiru bi qadariha" (Apa yang dibolehkan karena kebutuhan/hajat, maka kadar penggunaannya disesuaikan seperlunya saja).

Jika dalam rantai bisnis Anda terpaksa menggunakan instrumen konvensional karena belum ada substitusi syariah yang valid, hal itu masuk dalam kelonggaran fikih demi menjaga keberlangsungan nafkah dan ekonomi umat agar tidak hancur (hifzhul maal).

C. Sikap Saling Menghormati (Tasamuh)

Yang paling penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia adalah tidak saling menghakimi.

• Pelaku bisnis syariah tidak boleh memandang pelaku bisnis konvensional sebagai pelaku dosa mutlak, karena mereka mungkin memegang pendapat fukaha yang membolehkan demi hajat ekonomi.
• Sebaliknya, pelaku bisnis konvensional harus mendukung pertumbuhan ekonomi syariah sebagai bagian dari penguatan industri halal nasional yang pasarnya sangat besar di dunia.

Kesimpulan: Dalam dunia muamalah (ekonomi), prinsip dasarnya adalah semua boleh kecuali yang nyata-nyata dilarang (Al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha). Perbedaan pendapat adalah rahmat yang memberikan fleksibilitas bagi umat. Pilihlah sistem keuangan yang paling membawa ketenangan bagi hati dan keberkahan bagi kemajuan usaha Anda.