Oleh : Dr. KH. Achmad Muhammad, MA

Hari Konstitusi Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 18 Agustus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Asal Usul & Sejarah Penetapan

Tanggal 18 Agustus dipilih karena merupakan momentum bersejarah sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama Indonesia.

Perumusan Naskah oleh BPUPKI

29 Mei – 17 Juli 1945

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merumuskan rancangan dasar negara (Pancasila) dan naskah rancangan UUD melalui Sidang Pertama dan Kedua.

Proklamasi Kemerdekaan RI

17 Agustus 1945

Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secara de facto bangsa Indonesia lahir, namun secara hukum ketatanegaraan (de jure) struktur tata negara belum formal berdiri tanpa adanya konstitusi dan kepala negara.

Sidang PPKI & Pengesahan UUD 1945

18 Agustus 1945

PPKI menggelar sidang di Gedung Kesenian Jakarta dan menyepakati tiga keputusan vital:

• Mengesahkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara.
• Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
• Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas presiden sebelum terbentuknya DPR/MPR.

Penetapan Hari Konstitusi

10 September 2008

Pemerintah resmi menerbitkan Keppres No. 18 Tahun 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi Indonesia (bukan hari libur nasional).

Perspektif Berdirinya NKRI

Dalam tata hukum dan sejarah pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), syarat berdirinya suatu negara menurut hukum internasional meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

• Proklamasi (17 Agustus) & Konstitusi (18 Agustus): Proklamasi merupakan deklarasi lahirnya bangsa, sedangkan pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus merupakan tindak lanjut hukum yang mengorganisir bangsa tersebut menjadi bangunan negara yang sah.
• Landasan Hukum Tata Negara: UUD 1945 memberikan dasar bagi pembagian kekuasaan, bentuk negara (Kesatuan), bentuk pemerintahan (Republik), serta perlindungan hak asasi warga negara.
• Perekat Keberagaman: Pengesahan konstitusi pada 18 Agustus 1945 memuat kompromi historis penting, termasuk perubahan rumusan Sila Pertama Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 demi menjaga persatuan seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Tanpa adanya pengesahan konstitusi pada 18 Agustus 1945, Indonesia saat itu hanya memiliki kemerdekaan secara politik, namun belum memiliki sistem hukum ketatanegaraan yang mengikat untuk menjalankan roda pemerintahan NKRI.

Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami dinamika panjang—mulai dari pergantian konstitusi secara total hingga gelombang amandemen beruntun pasca-Reformasi.

1. Perjalanan Konstitusi dari Masa ke Masa (1945–1999)

Sebelum masuk ke era amandemen resmi, Indonesia sempat berganti konstitusi beberapa kali akibat dinamika politik internal dan tekanan kolonial.

• 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (UUD 1945 Periode Pertama): Berlaku sejak disahkan PPKI. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial ke parlementer sejak keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 November 1945.
• 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (Konstitusi RIS 1949): Akibat KMB, bentuk negara berubah menjadi federasi (Republik Indonesia Serikat) dengan Konstitusi RIS.
• 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (UUDS 1950): Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, namun menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dengan sistem Demokrasi Parlementer.
• 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 (UUD 1945 Periode Kembali): Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Berlaku terus hingga masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto tanpa amandemen satupun.

2. Gelombang Amandemen UUD 1945 Pasca-Reformasi (1999–2002)

Tuntutan Reformasi 1998 mendorong perubahan UUD 1945 secara bertahap melalui Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR guna membatasi kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan (executive heavy).

3. Tiga Kesepakatan Dasar Amandemen

Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR saat itu menetapkan 5 kesepakatan dasar, dengan tiga poin utama yang paling krusial:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 (karena memuat cita-cita dan dasar negara Pancasila).
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial.

Dampak Amandemen terhadap Struktur Ketatanegaraan

Amandemen mengubah struktur lembaga negara secara mendasar:

• Penghentian Kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara: MPR bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, melainkan kedaulatan dilaksanakan menurut UUD (sistem checks and balances).
• Mekanisme Check and Balances: Lahirnya lembaga-lembaga independen penyeimbang seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
• Pemilu Langsung: Presiden dan wakil presiden dipilah langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh anggota MPR.

Perbandingan antara UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 mencerminkan pencarian bentuk tata negara Indonesia di awal kemerdekaan, mencakup perubahan bentuk negara dari kesatuan ke federasi hingga kembali ke kesatuan.

Tabel Perbandingan Ketatanegaraan

Penjelasan Karakteristik Utama

• UUD 1945 (1945–1949): Dirancang ringkas dan supel sebagai konstitusi darurat perang. Kekuasaan terpusat pada Presiden untuk menggalang persatuan dan menghadapi ancaman agresi militer Belanda.
• Konstitusi RIS 1949: Lahir sebagai kompromi politik dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Indonesia terbagi menjadi 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Konstitusi ini runtuh dalam kurun waktu kurang dari setahun karena aspirasi rakyat yang tetap menginginkan negara kesatuan.
• UUDS 1950: Mengembalikan bentuk Negara Kesatuan, namun mengadopsi sistem Demokrasi Liberal/Parlementer. Era ini ditandai dengan ketidakstabilan politik (kabinet berganti hingga 7 kali dalam 9 tahun) dan kebuntuan Lembaga Konstituante dalam menyusun UUD permanen, yang berujung pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959.