Oleh : Dr. KH. Achmad Muhammad, MA.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35—yang menjadi momen krusial paska-memasuki abad kedua usia NU—memiliki bobot strategis yang sangat besar. Tema/perspektif yang Anda angkat, yaitu "Menentukan Arah Abad Kedua, Merawat Tradisi, Menguatkan Peradaban, Mengabdi untuk Umat dan Bangsa dalam Perspektif Nation and Character Building untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia dan Kehidupan Sejahtera Global Lahir dan Batin," mengintegrasikan landasan keagamaan, wawasan kebangsaan, dan kosmopolitanisme Islam.

Berikut adalah penjelasan dan pembedahan komprehensif atas gagasan tersebut dalam beberapa pilar utama:

1. Navigasi Abad Kedua: Transisi dari Pemeliharaan ke Kepemimpinan Peradaban

Pada abad pertamanya (1926–2026), NU terbukti sukses melakukan survival (kelangsungan hidup) dan penguatan posisi sosial-politik dalam menjaga keutuhan NKRI. Memasuki abad kedua, arah perjuangan NU bergeser dari sekadar bertahan dan menyesuaikan diri menjadi memimpin arah peradaban (civilizational leadership).

Muktamar ke-35 menjadi titik pijak untuk memetakan arah strategis ini melalui modernisasi tata kelola organisasi (tatanan kelembagaan), penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) santri di bidang sains dan teknologi, tanpa kehilangan akar spiritualitasnya.

2. Merawat Tradisi (Al-Muhafazhah) dan Menguatkan Peradaban (Al-Akhdzu)

Kerangka berpikir utama NU berpatokan pada kaidah fiqh:

"Al-Muhafazhatu 'alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah" (Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

• Merawat Tradisi: Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja)—seperti Tawasuth (moderat), Tawazun (seimbang), I'tidal (proposional/adil), dan Tasamuh (toleran)—adalah benteng karakter bangsa. Tradisi bahtsul masail, kebangsaan santri, dan kebudayaan lokal dipelihara agar Indonesia tidak kehilangan jati dirinya di tengah arus globalisasi.
• Menguatkan Peradaban: NU tidak menolak modernitas. Menguatkan peradaban berarti mengonstruksi pemikiran Islam yang responsif terhadap isu-isu kontemporer: etika kecerdasan buatan (AI), krisis iklim (green Islam), keadilan ekonomi global, dan kesetaraan hak asasi manusia.

3. Perspektif Nation and Character Building (Pembangunan Bangsa dan Karakter)

Konsep nation and character building yang diusung sejak era pendiri bangsa menemukan artikulasi keagamaannya melalui gagasan Hubbul Wathan minal Iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman).

• Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren: NU memberikan kontribusi konkret dalam membentuk manusia Indonesia yang berintegritas, berakhlak mulia, berkebudayaan, dan mandiri.
• Integrasi Keislaman dan Keindonesiaan: NU menegaskan bahwa tidak ada benturan antara menjadi Muslim yang taat dan menjadi warga negara Indonesia yang patriotik. Pemikiran ini memunculkan stabilitas nasional yang menjadi modal utama pembangunan bangsa.

4. Diplomasi Peradaban untuk Perdamaian Dunia (Fikrah Nahdliyyah Global)

Dalam kancah internasional, NU mentransformasikan gagasan Ukhuwah (persaudaraan) ke dalam tiga tingkatan yang kohesif:

1. Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim)
2. Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan sesama anak bangsa)
3. Ukhuwah Insaniyah / Basyariyah (persaudaraan sesama umat manusia)

Melalui pemikiran Fiqih Peradaban (Fiqh al-Hadharah) dan penguatan keputusan Deklarasi Nahdlatul Ulama terkait piagam PBB dan pembentukan R20 (Religion of Twenty), NU mendorong penataan ulang tata dunia yang adil. NU menolak ekstremisme, kekerasan atas nama agama, serta penjajahan (seperti krisis Palestina), dan mendorong dialog lintas iman untuk mewujudkan perdamaian abadi.

5. Kehidupan Sejahtera Bangsa-Bangsa: Manusia Seutuhnya Lahir dan Batin

Visi akhir dari perjuangan ini adalah pencapaian kesejahteraan yang holistik (rahmatan lil 'alamin):

• Kesejahteraan Lahir (Material): Diwujudkan melalui kemandirian ekonomi umat, pemerataan akses pendidikan, penguatan sektor pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi lokal, dan keterlibatan aktif dalam isu-isu keadilan ekonomi global.
• Kesejahteraan Batin (Spiritual): Diwujudkan melalui kedamaian jiwa, keluhuran moral, keterhubungan dengan Tuhan (hablum minallah), serta hubungan harmonis dengan sesama manusia (hablum minannas) dan alam semesta.

Kesimpulan

Muktamar NU ke-35 menegaskan peran NU bukan hanya sebagai ormas keagamaan domestik, melainkan sebagai kekuatan peradaban dunia (global civilizational force). Dengan memadukan character building berbasis nilai kebangsaan dan keislaman yang moderat, NU berikhtiar menawarkan solusi atas krisis moral dan geo-politik global—membawa masyarakat dunia menuju tatana kehidupan yang aman, adil, sejahtera, dan bermartabat secara lahir maupun batin.

Fiqih Peradaban (Fiqh al-Hadharah) merupakan reorientasi metodologis dan paradigmatis dalam pemikiran hukum Islam (fiqih) yang digagas oleh Nahdlatul Ulama (NU) menjelang dan memasuki abad keduanya.

Secara mendasar, Fiqih Peradaban menggeser fokus fiqih dari sekadar doktrin hukum tekstual-individual (yang mengatur keabsahan ibadah ritual dan transaksi personal) menjadi kerangka etis-konstruktif kemanusiaan yang merespons dinamika sosial-politik, struktur kekuasaan, dan tata kelola peradaban dunia kontemporer.

1. Landasan Genealogis dan Metodologis

Secara metodologis, Fiqih Peradaban tidak membuang tradisi turats (kitab kuning), melainkan melakukan konseptualisasi ulang (iyadatu al-bina') atas kaidah-kaidah fiqih klasik agar mampu menjawab tantangan riil zaman modern.

• Revisi Atas Konsep Kategori Wilayah Klasik:Fiqih klasik membagi dunia secara dikotomis ke dalam Dar al-Islam (Wilayah Islam), Dar al-Harb (Wilayah Perang), dan Dar al-Sulh (Wilayah Perjanjian). Fiqih Peradaban menegaskan bahwa pembagian ini bersifat historis-kontekstual, bukan doktrinal abadi. Dalam konteks modern, sistem Negara-Bangsa (Nation-State) dan struktur hukum internasional adalah bentuk nyata dari kesepakatan damai (Dar al-Mutsalahah/Dar al-Mu'ahadah).
• Konstruksi Maqashid asy-Syari'ah Peradaban:Jika Maqashid asy-Syari'ah (tujuan utama syariat) tradisional berfokus pada lima perlindungan dasar (hifzh ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, al-mal), Fiqih Peradaban memperluasnya ke skala makro-global: perlindungan martabat kemanusiaan (hifzh al-karamah al-insaniyyah), kelestarian lingkungan global (hifzh al-bi'ah), dan penjagaan atas perdamaian dunia (hifzh as-salam).

2. Pilar Utama Fiqih Peradaban NU

Konsep Fiqih Peradaban yang dirumuskan melalui gerakan pemikiran santri dan puncaknya pada Halaqah Fiqih Peradaban serta Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I berdiri di atas tiga pilar utama:

A. Legitimasi Piagam PBB (UN Charter) sebagai Kesepakatan Syah

Fiqih Peradaban secara tegas mengakui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta struktur hukum internasional kontemporer sebagai kesepakatan (mu'ahadah) yang sah secara syar'i di antara bangsa-bangsa.

Dengan pandangan ini, PBB dipandang sebagai wujud modern dari Hilf al-Fudhul (perjanjian keadilan dan perdamaian di Makkah pra-Islam yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW). Implikasinya, pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara lain dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam.

B. De-legitimasi Gagasan "Khilafah Islamiyyah" Global

Secara tajam dan lugas, Fiqih Peradaban menyatakan bahwa upaya mendirikan kembali negara kekhalifahan universal (al-khilafah al-islamiyyah) di era modern adalah tatanan yang tidak realistis, utopis, dan berpotensi memicu konflik antar-agama dan antar-etnis yang berkepanjangan.

NU menegaskan bahwa negara-bangsa modern yang menjamin kesetaraan warga negara—termasuk Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945—adalah bentuk tatanan politik yang sah secara hukum Islam dan memenuhi standar Maqashid asy-Syari'ah.

C. Kesetaraan Warga Negara dan Penghapusan Dhimmi

Dalam fiqih politik klasik, terdapat kategorisasi warga negara non-Muslim sebagai dhimmi (yang dilindungi namun dengan status dan kewajiban pajak khusus). Fiqih Peradaban menggantikan konsep dhimmi dengan konsep Muwatnihun (Warga Negara yang Sederajat). Setiap individu dalam sebuah negara memiliki hak, kewajiban, dan martabat politik yang setara tanpa memandang latar belakang agama maupun etnis.

3. Relevansi Fiqih Peradaban bagi Tata Dunia Global

Di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik, konflik berbasis identitas, krisis iklim, dan kebangkitan populisme agama di berbagai belahan dunia, Fiqih Peradaban menawarkan sumbangsih strategis:

Kesimpulan

Fiqih Peradaban (Fiqh al-Hadharah) bukan sekadar ikhtiar teoritis, melainkan manifestasi diplomasi peradaban dari Nahdlatul Ulama. Melalui Fiqih Peradaban, NU menawarkan wacana Islam moderat (Wasathiyyah) yang aktif melobi tatanan dunia agar tidak terjebak dalam benturan peradaban (clash of civilizations), melainkan bergerak menuju aliansi peradaban (alliance of civilizations) demi terwujudnya perdamaian global yang berkeadilan dan bermartabat.

Memasuki abad keduanya, strategi kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama (NU) mengalami transformasi mendasar: dari pendekatan karitatif/kedermawanan tradisional (philanthropy) menuju penguatan ekosistem industri, keuangan inklusif, dan digitalisasi korporasi umat (economic governance).

Pilar utama dari strategi ini berfokus pada pemberdayaan dua basis massa utama: Pesantren sebagai pilar produksi/SDM dan Umat (Jam'iyyah) sebagai pasar dan jejaring ekonomi.

Berikut adalah strategi konkret NU dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat dan pesantren di abad kedua:

1. Transformasi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Pesantren-preneur)

Pesantren tidak lagi hanya diposisikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan (tfafaqquh fiddin), tetapi juga sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal (Local Economic Hub).

• Holding Bisnis dan BUMDes Berbasis Pesantren: Pembentukan unit usaha pesantren yang terintegrasi, mulai dari sektor agribisnis, peternakan, manufaktur olahan makanan, hingga retail modern (seperti NUKita / NUmart). Usaha ini dikelola secara profesional dengan memisahkan manajemen bisnis dari manajemen pesantren.
• Inkubasi Bisnis Santri (Santripreneur): Pelatihan kewirausahaan terstruktur bagi santri yang menggabungkan keahlian vokasional (sains, teknologi, pertanian modern/IoT) dengan etika bisnis Islam.
• Penguatan Rantai Pasok (Supply Chain) Inter-Pesantren: Membangun jaringan perdagangan antarpesantren. Hasil komoditas pertanian pesantren A diserap oleh industri olahan pesantren B dan didistribusikan ke jaringan ritel pesantren C, sehingga arus putaran uang tetap berada di dalam ekosistem Nahdliyin.

2. Konsolidasi Keuangan Inklusif dan Lembaga Amil Zakat

NU mengonsolidasikan potensi dana umat yang sangat besar agar berdaya guna secara produktif.

• Penguatan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) & Koperasi NU: Restrukturisasi dan modernisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan BMT NU di tingkat ranting hingga cabang untuk menyediakan akses modal usaha mikro bagi warga NU tanpa jeratan tengkulak atau pinjaman online ilegal.
• Optimalisasi LAZISNU untuk Program Produktif: Mengubah orientasi distribusi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dari sekadar konsumtif menjadi modal kerja produktif, beasiswa keterampilan wirausaha, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
• Pengembangan Wakaf Produktif: Mengubah aset-aset tanah dan bangunan wakaf NU yang menganggur menjadi kawasan komersial berdaya guna tinggi, seperti klinik kesehatan, pasar rakyat, pusat logistik, hingga perkebunan produktif.

3. Digitalisasi dan Ekosistem Ekonomi Digital NU

Menghadapi era industri 5.0, NU mengintegrasikan potensi jemaahnya (base massa) ke dalam platform teknologi digital modern.

• Platform Digital Ekosistem NU: Pengembangan aplikasi layanan terpadu (seperti NUKita / Nupro) yang mengintegrasikan pendataan anggota (Kartanu Digital), sistem pembayaran digital (payment gateway syariah), marketplace khusus produk santri/UMKM NU, dan penggalangan dana ZISWAF.
• Kemitraan Strategis dan Agritech/Fintech: Membangun kolaborasi antara jaringan petani/nelayan NU dengan perusahaan teknologi pertanian (agritech) untuk kepastian harga jual, modernisasi alat tangkap/tanam, serta akses pendanaan syariah (peer-to-peer financing).

4. Pembentukan Korporasi Umat dan BUMNU (Badan Usaha Menuju NU)

Secara kelembagaan, PBNU merintis pembentukan badan usaha berskala nasional yang mampu bersaing di pasar arus utama (mainstream market).

• Pendirian BUMNU (Badan Usaha Milik NU): Pembentukan unit-unit usaha strategis di level kabupaten/kota, khususnya di sektor distribusi logistik dan barang pokok. BUMNU berfungsi memotong rantai distribusi yang panjang agar harga barang kebutuhan pokok di level konsumen akhir (umat) menjadi lebih murah, sekaligus menyerap produk hasil tani dan UMKM lokal.
• Keterlibatan dalam Sektor Strategis: Mendorong penguasaan aset-aset ekonomi strategis nasional, seperti pengelolaan konsesi tambang, energi terbarukan, pengelolaan pengolahan sampah regional, hingga penguatan industri halal (halal hub).

5. Sinergi Tiga Pilar Ekonomi NU (Triple Helix)

Kemandirian ekonomi ini dijalankan melalui model kolaborasi terstruktur:

Kesimpulan

Strategi kemandirian ekonomi NU di abad kedua tidak lagi berpusat pada gerakan individual, melainkan konsolidasi himpunan kekuatan kolektif (jama'ah) menjadi kekuatan struktur ekonomi (jam'iyyah). Dengan memadukan potensi jumlah jemaah yang masif, jaringan pesantren yang tersebar luas, serta tata kelola teknologi modern, NU berikhtiar menciptakan kedaulatan ekonomi yang membebaskan umat dari kemiskinan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Diplomasi internasional Nahdlatul Ulama (NU) melalui Forum Religion 20 (R20)—yang digagas bertepatan dengan Presidensi G20 Indonesia dan peringatan Abad Kedua NU—merupakan salah satu breakthrough paling strategis dalam arsitektur diplomasi keagamaan global.

Efektivitas R20 dapat diukur bukan hanya dari keberhasilannya menyelenggarakan diskusi formal, melainkan dari kemampuannya mengubah paradigma agama dari pemicu/alat benturan (weaponization of religion) menjadi sumber solusi etis bagi konflik global (religion as a global solution).

Berikut adalah analisis mendalam mengenai efektivitas diplomasi R20 dalam meredam konflik dan merawat perdamaian dunia:

1. Keberhasilan Institusionalisasi: Masuknya Agama ke Mainstream Geopolitik

Sebelum adanya R20, isu-isu keagamaan di panggung geopolitik global kerap dipandang sebelah mata atau hanya dibahas secara sporadis di luar forum resmi politik dunia.

• Pengakuan G20: Efektivitas diplomasi NU terbukti dari kemampuannya mendorong R20 diakui sebagai official engagement group dalam ekosistem G20. Ini memastikan bahwa suara dan aspirasi para pemuka agama internasional didengar langsung oleh para pemimpin negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
• Keberlanjutan Forum: R20 tidak berhenti di Indonesia (Bali/Yogyakarta), melainkan menjadi platform yang diteruskan pada presidensi-presidensi G20 berikutnya (seperti di India dan Brasil), membuktikan bahwa inisiatif diplomasi NU memiliki daya tahan (sustainability) di tingkat global.

2. Efektivitas Reorientasi Teologis: Melawan Extremisme dan Weaponization Agama

Salah satu hambatan utama perdamaian dunia adalah manipulasi teks keagamaan untuk kepentingan kekuasaan dan kekerasan (extremism & weaponization of religion). Melalui R20, diplomasi NU efektif menyasar akar masalah teologis ini:

• Dekonstruksi Narasi Kebencian: R20 mempertemukan pemimpin agama-agama besar (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Yahudi, dll.) serta aliran kepercayaan dari berbagai belahan dunia untuk secara jujur mengakui bahwa terdapat pemahaman keagamaan yang ekstrem dalam tradisi masing-masing yang perlu direvisi.
• Delegitimasi Holy War (Perang Suci): Forum ini efektif menjadi panggung bersama untuk menegaskan bahwa kekerasan, pembersihan etnis, dan invasi yang mengasnamakan doktrin agama adalah bentuk penyimpangan moral.

3. Jembatan Diplomasi Jalur Kedua (Track-Two Diplomacy)

Di tengah kebuntuan diplomasi politik antarnegara (track-one diplomacy) yang sering terhambat oleh kepentingan nasional, ekonomi, dan hak veto politik di lembaga internasional seperti PBB, R20 berperan sebagai jembatan informal yang amat fleksibel:

• Kemitraan Strategis Global: NU merangkul organisasi keagamaan berpengaruh internasional, seperti Muslim World League (Liga Muslim Dunia / Rabithah 'Alam Islamy) yang berbasis di Arab Saudi, serta para tokoh gereja barat dan komunitas Hindu/Buddha Asia.
• Kanal Komunikasi Rahasia/Penyelesaian Konflik: Ketokohan kepemimpinan NU dalam R20 membuka akses komunikasi langsung dengan tokoh-tokoh kunci di kawasan konflik (seperti Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Selatan) untuk mendorong gencatan senjata dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

4. Ekspor Model "Islam Nusantara" sebagai Konsensus Perdamaian

Efektivitas diplomasi R20 juga terletak pada keberhasilan NU mengekspor pengalaman historis bangsa Indonesia ke ranah global:

• Model Multikulturalisme dan Moderasi: NU menjadikan realitas Indonesia—yang majemuk namun mampu menjaga persatuan di bawah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika—sebagai living proof (bukti hidup) bahwa perbedaan agama dan tradisi dapat berdampingan secara damai.
• Pengakuan Hak Warga Negara: Doktrin NU mengenai keabsahan Nation-State (negara-bangsa) dan kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi agama (muwatnihun) dijadikan referensi global bagi negara-negara bermayoritas Muslim yang sedang bertransisi menuju sistem kemanusiaan yang lebih inklusif.

Evaluasi & Tantangan Efektivitas R20

Meski diplomasi R20 berdaya dorong sangat besar, efektivitasnya dalam meredam konflik global tetap menghadapi sejumlah tantangan nyata:

Kesimpulan

Melalui Forum R20, diplomasi internasional Nahdlatul Ulama sangat efektif dalam ranah pembentukan tatanan etis dan ideologis perdamaian global. R20 berhasil mentransformasi kekuatan agama yang dulunya pasif atau kerap dijadikan alat legitimasi konflik menjadi agen diplomasi proaktif (soft power) yang menuntut para pemimpin politik dunia untuk mengedepankan martabat kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan geopolitik sempit.

PBNU Gelar R20, Membawa Misi Peran Agama dalam DiplomasiVideo ini sangat relevan karena meliput langsung misi diplomasi Nahdlatul Ulama dalam menggagas Forum R20 untuk membawa peran agama sebagai instrumen perdamaian dunia.Jumlah tontonan video YouTube akan disimpan di Histori YouTube Anda, dan data Anda akan disimpan serta digunakan oleh YouTube sesuai dengan Persyaratan Layanannya