Oleh : Dr. KH. Achmad Muhammad, MA

Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (Hari PBB) yang diperingati setiap tanggal 24 Oktober merupakan momentum penting untuk merenungkan perjalanan komunitas global dalam merawat perdamaian, kerja sama, dan kemanusiaan.

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai sejarah, asal-usul, serta prospek PBB dalam mewujudkan persatuan dan perdamaian dunia menuju visi masa depan global yang harmonis.

1. Asal-Usul dan Sejarah Hari PBB

• Latar Belakang Perang Dunia II: Gagasan lahirnya PBB tidak dapat dilepaskan dari kehancuran besar akibat Perang Dunia II. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang dibentuk setelah Perang Dunia I gagal mencegah konflik global kedua yang jauh lebih destruktif.
• Deklarasi dan Piagam PBB: Istilah "United Nations" pertama kali disematkan oleh Presiden AS Franklin D. Roosevelt dalam Deklarasi PBB pada 1 Januari 1942, di mana 26 negara berjanji untuk bersama-sama melawan Kekuatan Poros.
• Pengesahan Resmi (1945): Piagam PBB (United Nations Charter) mulai berlaku secara resmi pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat) serta mayoritas negara penandatangan lainnya. Sejak saat itulah tanggal 24 Oktober ditetapkan sebagai Hari PBB.

2. Tujuan Utama Pembentukan PBB

Berdasarkan Piagam PBB, organisasi internasional ini didirikan dengan misi utama:

• Menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
• Mengembangkan hubungan persahabatan antar-bangsa berdasarkan prinsip-prinsip persamaan hak dan hak penentuan nasib sendiri.
• Mencapai kerja sama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan global.
• Menjadi pusat penyelarasan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.

3. Prospek ke Depan: Persatuan dan Perdamaian Menuju "Emas Internasional" Bangsa dan Negara

Menuju visi masa depan global atau era keemasan kerja sama antar-bangsa, PBB menghadapi lanskap tantangan sekaligus peluang baru:

• Transformasi Menghadapi Kompleksitas Global: Tantangan abad ke-21 seperti perubahan iklim ekstrem, krisis geopolitik, kesenjangan ekonomi digital, dan ancaman keamanan siber tidak mengenal batas negara. Hal ini menuntut PBB untuk terus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih inklusif, lincah, dan responsif.
• Reforma Dewan Keamanan: Agar persatuan global benar-benar terwujud secara adil, reformasi struktural pada organ-organ utama PBB—khususnya Dewan Keamanan—menjadi keharusan agar representasi suara dari negara-negara berkembang dan Global South lebih diakui.
• Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Agenda PBB melalui Sustainable Development Goals (SDGs) tetap menjadi kompas moral dan operasional menuju masa depan gemilang, di mana tidak ada satu pun negara atau manusia yang tertinggal dalam aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
• Multilateralisme sebagai Kunci: Di tengah meningkatnya egoisme nasional (nationalism/protectionism) di berbagai belahan dunia, PBB tetap menjadi satu-satunya forum universal tempat diplomasi dan dialog damai dapat terus dijaga agar perang terbuka dapat dihindari.

Catatan: Visi "Emas Internasional" menggarisbawahi cita-cita luhur bahwa kemakmuran suatu bangsa tidak boleh dibangun di atas penderitaan bangsa lain, melainkan melalui sinergi, solidaritas, dan rasa keadilan global yang berkelanjutan.

Penjelasan yang lebih mendalam, komprehensif, dan tuntas mengenai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (Hari PBB), latar belakang historis, serta arah strategisnya menuju era keemasan (Golden Era) persatuan dan perdamaian dunia diuraikan melalui tinjauan komprehensif berikut.

1. Asal-Usul dan Akar Sejarah Hari PBB

Peringatan Hari PBB setiap tanggal 24 Oktober berakar dari momen ratifikasi Piagam PBB (United Nations Charter) yang menandai berdirinya organisasi internasional tersebut secara resmi pada tahun 1945.

• Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB): Pasca-Perang Dunia I, dunia mendirikan LBB pada tahun 1919 melalui Perjanjian Versailles untuk mencegah perang serupa. Namun, LBB terbukti rapuh, tidak memiliki gigi penegak hukum, dan gagal menghentikan agresi fasisme yang berujung pada Perang Dunia II—konflik paling destruktif dalam sejarah umat manusia.
• Inisiasi Nama dan Deklarasi: Istilah "United Nations" dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Penggunaan formal pertamanya tercatat dalam Deklarasi PBB pada 1 Januari 1942, ketika 26 negara bersatu menggalang kekuatan melawan Blok Poros.
• Konferensi San Francisco & Pengesahan (1945): Melalui Konferensi San Francisco yang berlangsung dari April hingga Juni 1945, perwakilan 50 negara merumuskan Piagam PBB. Piagam ini resmi berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah mendapat persetujuan dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet/Rusia, Prancis, dan Tiongkok) serta mayoritas negara penandatangan lainnya.

2. Pilar Fondasi dan Maksud Pendirian PBB

PBB didirikan bukan sekadar sebagai wadah diskursus politik, melainkan instrumen hukum internasional yang mengemban mandat fundamental:

1. Pelihara Perdamaian Global: Mencegah eskalasi konflik bersenjata melalui diplomasi preventif, penengah sengketa internasional, dan pengerahan pasukan pemelihara perdamaian (termasuk kontribusi aktif Pasukan Garuda dari Indonesia).
2. Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM): Melindungi harkat dan martabat manusia tanpa memandang ras, gender, bahasa, atau agama melalui Deklarasi Universal HAM.
3. Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan: Mengentaskan kemiskinan, memerangi kelaparan, dan memajukan pendidikan global.

3. Menuju "Emas Internasional" Bangsa dan Negara: Prospek dan Tantangan Global

Istilah "Emas Internasional" menggambarkan sebuah visi idealis di mana peradaban global mencapai era keemasan: sebuah tatanan dunia yang adil, makmur, setara, dan terbebas dari ancaman kehancuran akibat egoisme sektoral maupun krisis eksistensial.

Untuk merealisasikan visi ini, PBB dan komunitas internasional harus menavigasi berbagai tantangan masa depan yang kompleks:

• Reformasi Tata Kelola Global (Multilateralisme yang Inklusif):Arsitektur kelembagaan PBB, khususnya struktur Dewan Keamanan, sering kali dikritik karena masih mencerminkan konstelasi geopolitik pasca-Perang Dunia II. Menuju era keemasan global, representasi dari kawasan Global South (negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin) harus diperkuat agar keputusan strategis dunia benar-benar mencerminkan keadilan distributif global.
• Mitigasi Krisis Lintas Batas (Krisis Iklim dan Teknologi):Ancaman nyata masa depan bukan lagi sekadar perang konvensional antar-negara, melainkan krisis perubahan iklim, kelangkaan sumber daya air, pandemi global, serta disrupsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan keamanan siber. Persatuan bangsa-bangsa diuji melalui komitmen kolektif seperti Sustainable Development Goals (SDGs).
• Mengikis Polarisasi dan Nasionalisme Sempit:Kebangkitan politik identitas, proteksionisme ekonomi, dan retorika konfrontatif antar-adidaya mengancam kohesi global. PBB berfungsi sebagai jangkar moral agar diplomasi dialogis (soft power) tetap menjadi panglima di atas kekuatan militer (hard power).

4. Kesimpulan

Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pengingat bahwa perdamaian bukanlah kondisi statis yang datang dengan sendirinya, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut komitmen kolektif. Menuju visi Emas Internasional Bangsa dan Negara, dunia memerlukan pergeseran paradigma: dari kompetisi zero-sum (satu pihak menang, pihak lain hancur) menuju kerja sama positif (positive-sum game), di mana kemajuan satu bangsa adalah kemenangan bagi seluruh umat manusia.

Untuk memberikan penjelasan yang tuntas, komprehensif, dan mendalam, kita perlu membedah topik ini ke dalam beberapa dimensi krusial: mulai dari akar filosofis PBB, dinamika sejarah pembentukannya, capaian nyata, kritik struktural, hingga peta jalan (roadmap) menuju era "Emas Internasional" (Golden Era) persatuan dan perdamaian dunia.

1. Akar Filosofis dan Konseptual Pembentukan PBB

Sebelum PBB lahir, peradaban manusia menyadari bahwa perang total membawa kemusnahan massal yang tidak mengenal pemenang.

• Pergeseran Paradigma Kedaulatan: Konsep kedaulatan mutlak negara (absolute sovereignty) yang membenarkan agresi militer perlahan digantikan oleh konsep kedaulatan yang bertanggung jawab (responsibility to protect).
• Hukum Internasional: PBB dibentuk di atas keyakinan bahwa hubungan antar-negara tidak boleh diatur oleh hukum rimba (might makes right), melainkan oleh konsensus hukum internasional, traktat, dan moralitas universal.

2. Kronologi dan Rekonstruksi Sejarah (1920–1945)

Perjalanan lahirnya PBB merupakan buah dari pembelajaran pahit dua perang dunia:

• Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB / League of Nations - 1919):Didirikan pasca-Perang Dunia I atas prakarsa Presiden AS Woodrow Wilson. LBB gagal total karena tidak memiliki instrumen penegak hukum militer, absennya Amerika Serikat dari keanggotaan penuh, serta kelemahan struktural yang membuat negara-negara besar leluasa mencaplok wilayah lain (seperti invasi Italia ke Etiopia atau agresi Jepang ke Manchuria).
• Piagam Atlantik (Atlantic Charter - Agustus 1941):Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden AS Franklin D. Roosevelt merumuskan visi pascaperang yang menjunjung tinggi kebebasan perdagangan, penolakan terhadap perluasan wilayah, dan hak menentukan nasib sendiri.
• Deklarasi PBB (Declaration by United Nations - 1 Januari 1942):Sebanyak 26 negara penentang Blok Poros menandatangani deklarasi ini, yang untuk pertama kalinya menggunakan frasa "United Nations" (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
• Konferensi San Francisco dan Pengesahan (24 Oktober 1945):Setelah Konferensi Dumbarton Oaks dan Yalta mematangkan rancangan struktur, perwakilan dari 50 negara merumuskan Piagam PBB. Pada 24 Oktober 1945, piagam tersebut resmi berlaku, menandai lahirnya PBB secara de jure dan de facto.

3. Struktur Kelembagaan dan Pilar Utama PBB

PBB beroperasi melalui enam organ utama yang saling menopang:

1. Majelis Umum (General Assembly): Forum deliberatif universal tempat seluruh negara anggota memiliki hak suara yang setara (prinsip satu negara, satu suara).
2. Dewan Keamanan (Security Council): Badan paling berpengaruh yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional. Terdiri dari 15 anggota (5 tetap dengan hak veto: AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis; dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih bergilir).
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC): Mengoordinasikan kerja sama ekonomi, sosial, dan bidang terkait dari 15 badan khusus PBB (seperti WHO, UNESCO, UNICEF).
4. Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ): Organ yudisial utama untuk menyelesaikan sengketa hukum antar-negara.
5. Sekretariat PBB: Dipimpin oleh Sekretaris Jenderal sebagai pejabat administratif tertinggi yang menjalankan operasional harian organisasi.
6. Dewan Perwalian (Trusteeship Council): Dahulu mengawasi wilayah-wilayah perwalian (kini tugasnya sudah non-aktif seiring dekolonisasi global).

4. Evaluasi Capaian: Apa yang Telah Dicapai PBB?

Meskipun sering dikritik lamban, PBB telah mencatatkan sejarah monumental:

• Mencegah Perang Dunia Ketiga: Selama lebih dari 8 dekade, tidak ada konfrontasi langsung bersenjata skala penuh antara negara-negara adidaya (meskipun terjadi perang proksi).
• Dekolonisasi Massal: Melalui komite PBB, puluhan negara di Asia dan Afrika berhasil merdeka dari cengkeraman kolonialisme antara tahun 1950 hingga 1970-an.
• Norma Kemanusiaan Global: Lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM/UDHR) pada tahun 1948 menjadi standar moral global bagi perlindungan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
• Pemberantasan Penyakit dan Pengentasan Kemiskinan: Melalui badan seperti WHO dan UNDP, PBB berhasil membasmi penyakit seperti cacar (smallpox) serta mengangkat ratusan juta jiwa dari kemiskinan ekstrem melalui target MDGs dan SDGs.

5. Tantangan Kontemporer Menuju "Emas Internasional" Bangsa dan Negara

Visi "Emas Internasional" adalah antitesis dari kekacauan global: sebuah era di mana peradaban manusia mencapai kemakmuran inklusif, keadilan ekologis, dan harmoni tanpa kekerasan. Namun, jalan menuju ke sana diadang oleh tantangan sistemik:

6. Prospek Masa Depan: Peta Jalan Menuju Era Keemasan Global

Agar PBB tidak menjadi macan ompong dan mampu mengantar dunia ke gerbang "Emas Internasional", reformasi radikal mutlak dilakukan:

1. Reformasi Dewan Keamanan (Demokratisasi Tata Kelola Global):Struktur Dewan Keamanan harus direvisi agar mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21. Negara-negara dari kawasan Global South (seperti India, Brasil, atau perwakilan Afrika) harus diberi kursi permanen untuk mengakhiri monopoli kekuasaan pasca-Perang Dunia II.
2. Penguatan Diplomasi Preventif dan Sains:PBB harus bertransformasi menjadi pusat peringatan dini (early warning system) berbasis teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi konflik dan krisis iklim sebelum meletus.
3. Solidaritas Kemanusiaan di Atas Kepentingan Nasional:Pemimpin dunia harus disadarkan bahwa tantangan modern (seperti pemanasan global dan pandemi) bersifat transnasional. Tidak ada satu negara pun yang bisa selamat sendirian di atas kapal yang sama jika kapal tersebut bocor.

Kesimpulan Tuntas

Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (24 Oktober) bukan sekadar perayaan seremonial kalender diplomatik, melainkan sebuah pengingat moral yang tajam. Perdamaian dan persatuan dunia bukanlah kondisi permanen, melainkan bangunan rapuh yang harus dirawat setiap hari melalui kompromi, keadilan, dan dialog. Menuju visi Emas Internasional Bangsa dan Negara, umat manusia harus memilih: bergerak maju bersama melalui solidaritas multilateral atau tenggelam bersama dalam egoisme sektoral.

Untuk memberikan penjelasan yang tandas, tegas, dan tanpa kompromi, mari kita bedah inti persoalan dari Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa, realitas pahit geopolitik hari ini, serta syarat mutlak yang harus dipenuhi jika dunia benar-benar ingin mencapai visi "Emas Internasional" (era keemasan persatuan dan perdamaian abadi).

Berikut adalah garis besar yang tandas dan lugas:

1. Hakikat Dasar Hari PBB: Antara Cita-Cita Luhur dan Kegagalan Sistemik

Secara historis, lahirnya PBB pada 24 Oktober 1945 adalah respons darurat atas kegagalan peradaban manusia menghentikan barbarisme Perang Dunia II.

• Cita-citanya suci: Menghapuskan momok perang, menegakkan hukum internasional, dan menjamin kesetaraan hak asasi manusia.
• Realitasnya getir: PBB sering kali terjebak menjadi panggung retorika bagi negara-negara besar (major powers). Ketika kepentingan nasional berbenturan dengan hukum internasional, PBB kerap lumpuh karena arsitekturnya sendiri dirancang untuk menguntungkan para pemenang perang 1945.

2. Diagnosis Masalah: Mengapa PBB Terlihat Lemah?

Jika dunia ingin menuju era "Emas Internasional", kita harus berani melihat penyakit utama yang menggerogoti organisasi internasional ini secara tandas:

• Monopoli Hak Veto (The Veto Power Trap): Hak istimewa yang dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan (AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis) adalah akar ketidakadilan global. Hak veto ini sering digunakan untuk melindungi sekutu atau kepentingan politik masing-masing, sehingga resolusi kemanusiaan atau perdamaian sering mandek di tengah jalan.
• Standar Ganda (Double Standards): Penegakan hukum internasional kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pelanggaran hak asasi manusia atau hukum internasional sering diperlakukan berbeda tergantung siapa pelakunya dan siapa korbannya.
• Egoisme Nasional (Narrow Nationalism): Di era modern, ketika dunia dihadapkan pada krisis nyata seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi global, banyak pemimpin justru menarik diri ke dalam cangkang proteksionisme dan populisme.

3. Peta Jalan Menuju "Emas Internasional": Apa yang Harus Diubah?

Menuju era keemasan bangsa-bangsa tidak akan tercapai hanya dengan pidato-pidato diplomatik tahunan di Gedung PBB di New York. Perubahan radikal harus dilakukan secara tandas dan struktural:

1. Reformasi Total Dewan Keamanan PBB: Struktur kekuasaan harus didelegitimasikan dari dominasi pasca-Perang Dunia II. Negara-negara dari kawasan Global South (Asia, Afrika, dan Amerika Latin) wajib diberikan kursi permanen dengan proporsi suara yang adil untuk mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21.
2. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) harus diberi gigi penegak hukum yang independen. Tidak boleh ada satu pun kepala negara atau kekuatan adidaya yang kebal hukum internasional (above the law).
3. Pergeseran Paradigma dari "Keamanan Militer" ke "Keamanan Manusia": Anggaran triliunan dolar yang dihabiskan untuk memproduksi senjata pemusnah massal harus dialihkan secara radikal untuk mengatasi krisis iklim, kelaparan global, pendidikan, dan kesehatan publik.

Kesimpulan Tegas

Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa bukanlah sebuah perayaan kemenangan perdamaian, melainkan peringatan keras bahwa perdamaian itu rapuh. Visi "Emas Internasional Bangsa dan Negara" tidak akan pernah terwujud selama dunia masih diatur oleh hukum rimba di balik jubah diplomasi modern.

Pilihan bagi umat manusia sangat mutlak: Mereformasi tata kelola global secara total atas dasar keadilan dan kesetaraan, atau membiarkan egoisme sektoral membawa peradaban ini menuju kehancuran total.

Pernyataan bahwa PBB saat ini tidak representatif adalah kritik yang paling tepat, tajam, dan mendasar jika kita membedah mengapa organisasi tersebut sering gagal merespons krisis global secara adil.

Ketidakrepresentatifan ini bukan sekadar opini, melainkan fakta struktural yang melekat sejak hari pertama kelahirannya pada 24 Oktober 1945. Berikut adalah penjelasan mendalam dan tandas mengapa PBB disebut tidak representatif:

1. Arsitektur Kekuasaan yang Beku di Tahun 1945

Struktur inti PBB—terutama Dewan Keamanan PBB (UN Security Council)—dirancang berdasarkan peta kekuatan militer dan geopolitik pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet (kini Rusia), Tiongkok, Inggris, dan Prancis.

• Masalahnya: Peta dunia tahun 1945 sangat jauh berbeda dengan realitas abad ke-21. Mengapa nasib perdamaian dunia dipegang oleh lima negara tersebut, sementara dinamika global saat ini digerakkan oleh kekuatan-kekuatan baru di Asia, Amerika Latin, dan Afrika?
• Benua besar seperti Afrika (dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa) dan Amerika Latin tidak memiliki satu pun kursi permanen dengan hak veto di Dewan Keamanan. Ini adalah bentuk ketidakadilan representasi yang paling mencolok.

2. Tirani Hak Veto (The Veto Power Monopoly)

Ketidakrepresentatifan paling berbahaya bermanifestasi pada hak veto (veto power) yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (P5).

• Matematika Kekuasaan yang Pincang: Satu negara anggota tetap dapat memveto resolusi yang didukung oleh ratusan negara lain di Majelis Umum yang mewakili mayoritas penduduk bumi.
• Ketika krisis kemanusiaan atau agresi militer terjadi—dan salah satu dari kelima negara tersebut (atau sekutunya) terlibat—Dewan Keamanan langsung lumpuh total. Suara mayoritas bangsa-bangsa di dunia menjadi tidak ada artinya di hadapan satu hak veto.

3. Ketimpangan Suara antara "Global North" dan "Global South"

Mayoritas negara di dunia tergabung dalam Global South (negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan sebagian besar Amerika Latin). Namun, dalam percaturan ekonomi dan politik global di bawah payung lembaga-lembaga terkait PBB:

• Kebijakan ekonomi sering kali didikte oleh kepentingan negara-negara kaya (Global North).
• Negara-negara berkembang kerap diposisikan sebagai objek yang harus diatur, bukan sebagai mitra setara yang menentukan arah kebijakan dunia.

4. Demokrasi Semu di Majelis Umum (General Assembly)

Memang benar bahwa di Majelis Umum PBB, berlaku prinsip "satu negara, satu suara" (prinsip demokratis). Namun, ada cacat sistemik yang membuatnya tidak efektif:

• Keputusan atau resolusi yang dihasilkan oleh Majelis Umum tidak bersifat mengikat secara hukum (non-binding).
• Sebaliknya, keputusan yang mengikat secara hukum dan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi atau mengerahkan pasukan hanya berada di tangan Dewan Keamanan—badan eksklusif yang dikuasai oleh lima negara pemilik hak veto. Akibatnya, demokrasi di Majelis Umum sering kali hanya menjadi ajang retorika tanpa gigi.

Kesimpulan Tegas

PBB disebut tidak representatif karena struktur lembaganya mencerminkan oligarki global (pemerintahan oleh segelintir elite pemenang perang masa lalu), bukan demokrasi global yang mencerminkan realitas kemanusiaan hari ini.

Jika visi "Emas Internasional"—yakni persatuan dan perdamaian dunia yang berkeadilan—ingin dicapai, maka institusi global ini harus didekonstruksi dan didemokratisasi secara total. Tanpa merombak sistem Dewan Keamanan dan menghapus monopoli hak veto, PBB akan terus menjadi panggung ketidakadilan terselubung yang mengabadikan dominasi kaum kuat atas kaum lemah.

Perilaku Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam percaturan geopolitik, ekonomi, sosial, dan budaya (geopoleksosbud) di PBB dan forum internasional dapat dilihat secara konkret melalui pola tindakan yang konsisten, terstruktur, dan sering kali mendominasi atau mendistorsi sistem multilateral.

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai manifestasi konkret perilaku kedua negara tersebut dalam empat dimensi utama:

1. Dimensi Geopolitik (Geopolitics & Security)

Di arena keamanan internasional—terutama di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB—perilaku AS dan Israel mencerminkan aliansi strategis yang sangat erat namun sering memicu polarisasi global.

• Monopoli Hak Veto Pelindung: AS secara konsisten menggunakan hak vedonya (veto power) di Dewan Keamanan PBB untuk memagari Israel dari sanksi internasional atau resolusi gencatan senjata yang mengikat. Dari puluhan veto yang digunakan AS dalam sejarah PBB, sebagian besar dikerahkan untuk melindungi kebijakan militer dan ekspansi teritorial Israel. Middle East Eye
• Penolakan terhadap Putusan Peradilan Internasional: Ketika badan peradilan seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan yurisdiksi, surat perintah penangkapan, atau opini penasihat hukum terkait tindakan militer di wilayah pendudukan, respons konkret AS dan Israel adalah menolak legitimasi badan-badan tersebut, menuduh mereka "bias secara politik", dan mengabaikannya secara terbuka.
• Diplomasi Tekanan Bilateral: Di luar ruang sidang PBB, AS kerap menggunakan instrumen bantuan militer, tekanan ekonomi, dan pengaruh diplomatiknya untuk melobi negara-negara berkembang agar abstain atau menolak voting yang mengecam kebijakan luar negeri Israel di Majelis Umum.

2. Dimensi Geoekonomi (Geo-economics)

Dalam dimensi ekonomi internasional, perilaku AS dan Israel beroperasi melalui kontrol atas arsitektur keuangan global dan proteksi rantai pasok strategis.

• Blokade dan Sanksi Sekunder: AS memanfaatkan dominasi dolar AS dan sistem keuangan global (seperti SWIFT) untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang dianggap mendukung perlawanan terhadap sekutunya, sementara Israel mengintegrasikan ekonomi teknologinya (khususnya industri pertahanan, siber, dan agroteknologi) langsung ke dalam rantai pasok strategis blok Barat.
• Pengabaian Bantuan Kemanusiaan Multilateral: Dalam forum ekonomi dan sosial PBB (seperti ECOSOC atau badan pangan dunia), dinamika anggaran sering kali dipengaruhi oleh kepentingan donor besar. Ketika resolusi ekonomi atau rekonstruksi wilayah terdampak konflik diajukan, AS kerap memangkas atau memveto pendanaan jika dinilai merugikan posisi geopolitik Israel.

3. Dimensi Geosolial (Geo-social)

Aspek sosial kemasyarakatan di PBB sering kali menjadi medan pertempuran narasi hak asasi manusia (HAM).

• Politisasi Standar HAM: Di Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council), Israel memegang rekor sebagai negara yang paling sering mendapatkan resolusi kecaman atas pelanggaran hak-hak sipil warga Palestina. Respons konkret Israel dan AS terhadap hal ini adalah melakukan delegitimasi total terhadap lembaga tersebut—bahkan AS pernah menarik diri dari Dewan HAM PBB, dengan alasan bahwa badan tersebut memiliki "bias sistemik anti-Israel".
• Pengontrolan Narasi Kemanusiaan: Issu pengungsi (refugees), hak atas tanah, dan diskriminasi sistemik sering kali menemui jalan buntu di tingkat birokrasi PBB karena tarik-menarik pengaruh diplomatik, di mana resolusi sosial yang melindungi masyarakat tertindas gagal diimplementasikan di lapangan karena ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang independen.

4. Dimensi Geobudaya (Geo-cultural)

Dalam ranah budaya, pendidikan, dan pertukaran informasi global (melalui UNESCO dan lembaga kebudayaan internasional):

• Sengketa Warisan Budaya dan Situs Sejarah: Perilaku konkret terlihat dalam sengketa pengakuan situs-situs bersejarah dan keagamaan di Yerusalem dan wilayah pendudukan. Ketika UNESCO memasukkan situs-situs penting ke dalam daftar warisan budaya Palestina atau menegaskan status proteksinya, AS dan Israel secara kolektif melakukan penolakan keras, penundaan iuran pendanaan (funding freeze), hingga keluar dari kelembagaan UNESCO sebagai bentuk protes politik kultural. Middle East Eye
• Perang Informasi dan Narasi Global: Kedua negara secara aktif mendanai dan mengorkestrasi diplomasi publik (public diplomacy) serta pertukaran strategis untuk mengamankan narasi bahwa tindakan militer dan politik luar negeri mereka adalah bagian dari "pertahanan dunia beradab melawan terorisme", guna melawan arus opini publik global yang berkembang di media internasional.

Kesimpulan Konkret

Secara praktis, perilaku AS dan Israel di PBB memperlihatkan kontradiksi tajam antara hukum internasional universal dan realpolitik kekuasaan. Di satu sisi, mereka menuntut kepatuhan negara lain terhadap resolusi global; di sisi lain, mereka secara konsistén menggunakan hak istimewa struktural, boikot institusional, dan kekuatan veto untuk mengecualikan diri dari standar hukum internasional yang sama. Hal inilah yang membuat arsitektur multilateral sering kali lumpuh dan kehilangan daya ikat moral di mata dunia internasional.

Middle East Eye

US vetoes UN Security Council Gaza ceasefire demand for sixth time

Video di atas menunjukkan cuplikan konkret bagaimana dinamika penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB dalam merespons krisis kemanusiaan di Gaza.

US vetoes UN Security Council Gaza ceasefire demand for sixth time

Al Jazeera English · 71K views

Jumlah tontonan video YouTube akan disimpan di Histori YouTube Anda, dan data Anda akan disimpan serta digunakan oleh YouTube sesuai dengan Persyaratan Layanannya

Middle East Eye